"Pidato Presiden BJ Habibie dalam Sidang Umum MPR, 1999 itu bukan sekadar opini, melainkan pengakuan resmi negara atas tragedi kemanusiaan tersebut. Pernyataan BJ Habibie selaras dengan hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pemerintah, yang mengungkapkan bahwa terjadi kekerasan seksual sistematis selama kerusuhan terhadap perempuan, terutama dari etnis Tionghoa," ujar Suryawijaya.
Pernyataan Fadli Zon, tutur Suryawijaya, tidak berdasar dan menciderai proses panjang perjuangan para korban, keluarga korban, para aktivis HAM, dan reformasi yang sejak awal memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
"Pengingkaran seperti ini bukan hanya bentuk revionisme sejarah, tetapi juga bisa menjadi ancaman nyata terhadap semangat reformasi dan hak asasi manusia," tuturnya.
Karena itu, kata Suryawijaya, Perkumpulan Aktivis 98 mendesak Fadli Zon mencabut pernyataan dan meminta maaf secara terbuka atau memgundurkan diri dari jabatan Menteri Kebudayaan.
"Kami akan terus berdiri bersama korban, memperjuangkan kebenaran, dan menolak setiap bentuk pembungkaman dan pengingkaran sejarah," tandas Suryawijaya.
Editor : Agus Warsudi
Artikel Terkait
