“Kalau dia punya BPJS, maka pakai BPJS. Kalau tidak punya BPJS, dilayani, kemudian tagihannya nanti dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi,” jelasnya.
Menurut Dedi, anggaran untuk pembiayaan pasien non-BPJS memang sudah disiapkan dalam plot khusus, sebagai bentuk kehadiran negara untuk warga kurang mampu.
Ia juga menyinggung pentingnya evaluasi dan kesadaran kolektif dari seluruh pihak. Dirinya mengaku masih dalam masa awal kepemimpinan baru lima bulan menjabat, sehingga beberapa kebijakan strategis sedang dalam tahap penataan.
“Saya ini jabat baru berapa bulan tuh? Baru lima bulan kan. Kemudian tentunya perlu waktu. Insya Allah ke depan semua orang semakin memiliki kesadaran untuk saling menghormati dan saling menghargai,” kata Dedi.
Dalam kesempatan itu, ia turut menyinggung keberhasilan penanganan cepat kasus di Sukabumi sebagai contoh pentingnya sinergi dan ketegasan birokrasi.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
