BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Fraksi PDIP Jawa Barat absen saat sidang paripurna persetujuan APBD Perubahan Jawa Barat 2025, Jumat (16/8/2025) lalu.
Pimpinan DPRD Jabar dari Fraksi PDIP Ono Surono menyampaikan alasan pihaknya tidak hadir pada sidang paripurna persetujuan APBD Perubahan. Yakni karena merasa Gubernur Dedi Mulyadi inkonsisten dalam membuat kebijakan.
Bahkan menurutnya, kebijakan Pemprov Jabar tidak sejalan dengan Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo. Salah satu contohnya kata Ono, penghapusan dana hibah untuk pondok pesantren.
Semula, lanjut Ono, Pemprov Jabar menganggarkan sebesar Rp135 miliar di APBD 2025. Namun di APBD Perubahan 2025 dihapus dan diganti berupa beasiswa untuk santri sebesar Rp10 miliar.
Hibah sendiri baru akan dilakukan di APBD 2026, dengan dalih tengah melakukan evaluasi terhadap penerima hibah untuk pesantren. "Jadi KDM ini tidak konsisten juga. Kebijakan berbasis dia datang. Belum bersifat komprehensif," ujar Ono, Selasa (19/8/202).
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
