Fraksi PDIP juga menilai Gubernur Jabar belum sepenuhnya mempunyai semangat membangun, dengan melibatkan seluruh stakeholder yang meliputi Pemerintah (Gubernur dan DPRD), masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media, yang sering disebut Pentahelix.
"Gubernur seakan-akan berjalan sendiri tanpa memperdulikan aspirasi, masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk menjadikan Jawa Barat Istimewa," ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PDIP DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menegaskan, pihaknya tetap menghargai langkah Gubernur dan fraksi lain yang telah menyetujui APBD 2025.
Ineu berharap, APBD 2026 ke depan bisa disusun lebih matang, partisipatif, dan melibatkan seluruh stakeholder yang tergabung dalam Pentahelix.
"Kami mempunyai harapan, program/kegiatan Pemerintah Jawa Barat yang disusun dan didanai oleh APBD TA 2026 dapat dilakukan perencanaan yang memenuhi aspek teknokratis, partisipatif, politis, top down dan bottom up serta melibatkan stakeholder yang tergabung dalam Pentahelix,” kata Ineu. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait