BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar Uji Publik Program “Berdaya Berusaha” di Bandung Creative Hub, Senin (25/8/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan sehingga program dapat lebih relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan dunia usaha.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menjelaskan bahwa pendekatan kolaboratif yang diterapkan pemerintah merupakan paradigma baru dalam merancang kebijakan publik.
“Hari ini adalah bukti komitmen kami untuk mengubah total cara kerja pemerintah. Partisipasi publik harus bermakna, dimulai sejak perancangan awal, bukan sekadar formalitas setelah dokumen final. Ini adalah esensi dari Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) yang menjadi prinsip pimpinan kami, Presiden Prabowo dan Menko Muhaimin Iskandar,” ujar Leontinus.
Fokus pada UMKM dan Ekonomi Kreatif
Uji publik ini dihadiri puluhan CEO, akademisi, komunitas, serta perwakilan pemerintah daerah. Leontinus menekankan pentingnya mendengar masukan langsung dari para pelaku usaha dan masyarakat agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan tantangan di lapangan.
“Kami memilih Bandung karena kota ini merupakan episentrum kreativitas. Masukan dari ITB, para CEO startup, hingga komunitas kreatif akan menjadi fondasi untuk menyempurnakan program ini sebelum diluncurkan secara nasional. Program ini bukan lagi sekadar program Kemenko PM, tetapi program kita semua,” kata Leontinus.
Diskusi uji publik dibagi dalam beberapa sesi breakout yang menyoroti sub-sektor ekonomi kreatif, seperti kuliner, fesyen, kriya, dan game. Leontinus menambahkan, pendekatan ini mirip dengan prinsip “focus on customer” di sektor swasta, di mana publik dianggap sebagai “konsumen” utama pemerintah.
“DNA yang saya bawa dari sektor swasta adalah obsesi mendengar suara konsumen. Di pemerintahan, ‘konsumen’ kita adalah publik,” ujarnya.
Pilar Utama Program “Berdaya Berusaha”
Program “Berdaya Berusaha” dirancang untuk mendukung UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif secara terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Intervensi program mencakup enam pilar utama:
Akses terhadap bahan baku – memudahkan pengusaha mendapatkan bahan baku berkualitas dengan harga kompetitif.
Optimalisasi proses produksi – membantu pelaku usaha meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi.
Kemudahan pembiayaan – membuka akses kredit dan pembiayaan mikro untuk UMKM.
Strategi pemasaran – mendukung promosi melalui platform digital dan strategi pemasaran modern.
Pemahaman tata niaga global – mempersiapkan pelaku usaha untuk ekspor dan integrasi ke pasar internasional.
Fasilitasi legalitas dan HAKI – membantu pengurusan izin usaha, perlindungan merek, dan hak kekayaan intelektual.
Semua masukan dari uji publik akan dianalisis dan dijadikan pedoman penyempurnaan model implementasi program, memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan efektif dan sesuai kebutuhan nyata.
Mengubah Paradigma Cara Kerja Pemerintah
Leontinus menegaskan bahwa uji publik bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya mengubah paradigma cara kerja pemerintah.
“Kita tidak ingin pemerintah bekerja seperti di menara gading, tidak terhubung dengan fakta dan tantangan di lapangan. Melalui uji publik, kami bisa mengidentifikasi blind spot dan menyusun kebijakan yang aplikatif,” jelasnya.
Menurutnya, pengalaman dari sektor swasta, khususnya di Tokopedia, menjadi inspirasi dalam membangun kolaborasi. “Versi fokus pada pelanggan di pemerintah adalah mendengarkan publik. Masukan dari komunitas, UKM, dan industri kreatif akan kami catat sebagai pelengkap dalam merumuskan kebijakan yang aplikatif,” tambah Leontinus.
Rencana Kick-Off dan Pilot Project
Program ini akan ditindaklanjuti dengan pilot project yang disebut “Perintis Berdaya Konek” di Bandung Creative Hub. Pilot project ini akan mengintegrasikan berbagai pilar dukungan bagi UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan pekerja migran.
“Kita akan membangun capacity building, bisnis matching, dan event yang mendukung semua kebutuhan pelaku usaha. Ini akan menjadi model kolaboratif yang bisa direplikasi di daerah lain,” ujar Leontinus.
Kick-off program dijadwalkan pada minggu keempat Oktober 2025, dengan fokus awal pada industri kreatif, sebelum kemudian diperluas ke sektor lain yang menjadi kekuatan Jawa Barat, seperti pertanian dan manufaktur.
Kolaborasi dengan Koperasi dan Program Lain
Leontinus juga menyinggung Koperasi Merah Putih dan program IMPRESS 9 yang sudah berjalan. Pemerintah akan mendukung pelaksanaan program ini agar dapat diintegrasikan dengan “Berdaya Berusaha”.
“Kami percaya program yang ada, seperti IMPRESS 9, bisa berjalan efektif dengan dukungan Kemenko PM. Kita akan ambil bagian yang bisa dikontribusikan dan mendukung agar tujuan bersama tercapai,” jelasnya.
Harapan untuk UMKM dan Ekonomi Kreatif
Dengan pendekatan kolaboratif, program “Berdaya Berusaha” diharapkan mampu meningkatkan kapasitas UMKM, mempermudah akses pasar, serta memperkuat daya saing ekonomi kreatif di tingkat lokal maupun nasional. Leontinus menekankan, kesuksesan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan sejak tahap perancangan.
“Program ini bukan hanya tentang kebijakan pemerintah. Ini tentang bagaimana kita semua—pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas—bisa bekerja bersama membangun ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
