Program Asuransi Rp60 Miliar Demul Disorot DPRD Jabar: Gimmick Politik?

“Misalnya diberikan sebagai modal usaha. Satu kelompok beranggotakan lima orang bisa memperoleh Rp25 juta melalui mekanisme kompetisi proposal dengan kriteria yang terukur. Dampaknya jelas, bisa menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa setiap pergeseran anggaran harus sesuai mekanisme perubahan APBD dengan persetujuan DPRD.

“Kalau tidak sesuai prosedur, ini bisa menjadi temuan BPK. Kebijakan publik yang baik harus memiliki dasar hukum kuat, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi rakyat, bukan sekadar program yang viral di media,” pungkas Maulana.

Editor : Rizal Fadillah