“Isi perda ini menegaskan kewajiban Pemprov Jabar untuk mendukung pesantren melalui rekognisi, afirmasi, serta berbagai fasilitas yang dibutuhkan,” jelasnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan tokoh agama, pengurus pondok pesantren, perangkat desa, dan masyarakat sekitar. Para peserta menyambut baik upaya ini karena memperoleh pemahaman langsung tentang hak-hak pesantren serta peluang yang tersedia dalam kebijakan daerah.
A. Yamin berharap pengelola pesantren dapat memanfaatkan perda ini secara optimal sehingga pesantren di Jawa Barat semakin berdaya dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. (*)
Editor : Abdul Basir
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
News Update
