“Ribuan guru honorer yang telah lama mengabdi seharusnya mendapat kejelasan status dan kesejahteraan. Ada sekitar 6.000 lebih guru honorer di Jawa Barat yang hingga kini belum memperoleh formasi,” ujarnya.
Maulana juga menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek pengusulan semata. Ia menekankan pentingnya regulasi turunan yang menjamin keadilan gaji dan kesejahteraan PPPK paruh waktu.
“Pemerintah provinsi perlu segera menerbitkan Keputusan Gubernur yang mengatur standar gaji PPPK paruh waktu secara adil. Jangan sampai gaji mereka disamakan dengan honorer, sementara beban kerjanya setara pegawai penuh waktu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Maulana berharap Pemprov Jabar menyiapkan kebijakan lanjutan pada 2026 dengan membuka kembali formasi PPPK penuh waktu agar pegawai paruh waktu memiliki peluang diangkat secara permanen.
“Masalahnya tinggal ada atau tidak political will dari pemerintah. Saya yakin kemampuan anggaran kita cukup. Jangan sampai pemerintah merasa cukup hanya dengan mengangkat mereka sebagai PPPK paruh waktu, lalu melepaskan tanggung jawabnya,” kata Maulana.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
