BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Demul) menekankan agar masyarakat tidak menyalahgunakan fasilitas rumah subsidi. Menurutnya, perilaku semacam itu dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan mengganggu tujuan utama program perumahan rakyat.
Pesan ini disampaikannya saat berpidato dalam Peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan bertajuk “Imah Merendah, Hirup Tumaninah” di Gedung Sabuga ITB, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Kamis (18/9/2025).
Dedi mencontohkan, masih ada warga yang mengubah rumah tipe 36—yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah—menjadi bangunan mewah, bahkan sampai tiga lantai.
“Ketika dia ambil rumah subsidi, besoknya langsung dibangun tiga lantai, maka dia sudah mengambil hak orang lain. Akhirnya, muncul kecemburuan sosial,” ujar Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan, rumah subsidi dirancang untuk membantu kalangan menengah ke bawah. Jika disalahgunakan, program ini justru melenceng dari tujuannya.
Dedi menaruh harapan besar pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan di Jawa Barat. Ia menargetkan, 30 persen dari total pembangunan rumah subsidi nasional dapat direalisasikan di wilayah ini.
“Kalau Jawa Barat bisa menyerap 30 persen, maka implikasinya akan sangat besar. Multiplayer effect-nya akan menggerakkan ekonomi kerakyatan,” ucapnya.
Menurut Dedi, pembangunan perumahan bukan sekadar menyediakan hunian, tetapi juga menghidupkan sektor usaha rakyat. Dari toko bangunan, sopir angkutan material, kuli, mandor, tukang kayu, hingga pemilik warung di sekitar proyek, semua ikut merasakan dampak positif.
Namun, ia mengingatkan agar alur pembayaran proyek tidak tersendat. Praktik tidak jujur dalam rantai kontraktor bisa merugikan pekerja kecil hingga pemilik usaha di sekitar lokasi pembangunan.
“Yang paling korban itu tukang warung. Kontraktornya ngemplang, mandornya ikut ngemplang. Kuli tidak dibayar, warung akhirnya mati karena diutang. Jangan sampai ini terjadi,” pungkas Dedi.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
