Maulana menilai kebijakan pendidikan Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial dan berpotensi memperlebar jurang ketimpangan kualitas pendidikan di Jawa Barat.
Ia mendesak gubernur menepati janji untuk memperhatikan lembaga keagamaan setelah penertiban yayasan bermasalah, serta menolak keras pengutak-atikan dana pendidikan, khususnya BPMU untuk sekolah swasta berbasis Kemenag.
“Kami di DPRD akan terus mengawal agar janji gubernur tidak berhenti di retorika. Lembaga keagamaan baik formal maupun nonformal harus mendapat perhatian yang setara,” tutup Maulana.
Editor : Rizal Fadillah
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
News Update
