"Dulu kita mengejar jumlah. Dari 2 ribu, menjadi 9 ribu. Artinya ada 7 ribu SPPG baru. Mereka ada yang latar belakang catering, tapi ada yang baru mulai. Jadi wajar kalau masih ada kekurangan di sana sini," jelas Wamenkes.
Untuk itu, pemerintah terus memperbaiki sistem dan standar operasional prosedur (SOP) bagi SPPG yang sudah berjalan. Salah satunya dengan menempatkan ahli kesehatan lingkungan dan sanitasi untuk memastikan setiap SPPG memenuhi Laik Higiene Sanitasi (LHS) sehingga risiko keracunan dapat diminimalkan.
"Jadi wajib hukumnya dan sudah diputuskan nanti setiap SPPG akan dikawal oleh ahli sanitasi lingkungan. Jadi ada pegawai tiap hari yang mengecek makanan dan kebersihan. Makanya kita latih dulu," ungkap Benjamin.
Ia menambahkan, "Selain itu tadi saya sampaikan ke para tenaga ahli sanitasi dan kesehatan lingkungan yang kita latih, nanti kalian harus berperan. Tolong sampaikan ke pemilik jika menemukan kondisi tidak layak. Jangan takut sama pemiliknya. Ini untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat," tegas Wamenkes.
Benjamin juga mengapresiasi komitmen Bupati Bandung Dadang Supriatna, yang memastikan setiap SPPG berjalan sesuai prosedur meski proses LHS masih berlangsung.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
