"Saya kagum di Kabupaten Bandung kepala daerahnya komitmen mendorong penggunaan tenaga ahli sanitasi. Ini bisa menjadi trigger bagi yang lain. Sudah ada 155 SPPG yang sudah berjalan. Ini sudah melayani lebih dari 500 ribu orang dari target sekitar 1,2 juta penerima manfaat," kata Wamenkes.
Ia menegaskan seluruh langkah yang dilakukan Kemenkes bersama BGN bertujuan mencapai zero accident.
"Yang perlu digarisbawahi kejadian keracunan ini sangat kecil. Hanya di beberapa daerah. Sedangkan lebih dari 400 kabupaten/kota enggak ada masalah. Jadi kita berkomitmen, yang masih kurang-kurang kita perbaiki," jelasnya.
Saat ini, seluruh SPPG sedang menjalani proses SLHS. Dari jumlah tersebut, baru 428 SPPG yang telah lulus dan menerima Sertifikat LHS, sementara 3.500 SPPG lainnya masih menunggu hasil laboratorium.
"Seperti di Kabupaten Bandung enggak ada masalah. Apalagi kita punya Bupati yang jadi Ketua AKKOPSI (Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi). Yang mengurusi sanitasi. Terima kasih Pak Bupati sudah mau menambah kerjaan sebagai Ketua AKKOPSI," tambah Wamenkes.
Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menekankan bahwa tantangan utama program MBG bukan hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga memastikan makanan tersebut aman, higienis, dan memenuhi standar LHS.
Kabupaten Bandung berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang berorientasi pada kesehatan masyarakat, termasuk penguatan keamanan pangan siap saji di SPPG.
Melalui pelatihan ini, Bupati berharap seluruh pengelola pangan siap saji, mulai dari sekolah, pondok pesantren, hingga lembaga sosial, dapat meningkatkan kompetensi dalam menjaga keamanan pangan serta memastikan setiap SPPG memenuhi standar LHS.
"Semoga langkah kita hari ini menjadi awal dari transformasi besar dalam penyediaan pangan yang bergizi, aman, dan higienis bagi seluruh anak-anak Indonesia dalam upaya mempersiapkan generasi emas Indonesia," tutur Kang DS, sapaan akrab Bupati
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
