“Karena pengajuannya dari kabupaten kota dan mereka sudah menyepakati, pasti disparitasnya masih tinggi. Secara otomatis Kabupaten Bekasi menjadi yang paling tinggi dalam upah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa pemerintah berada di posisi tengah antara kepentingan pekerja dan dunia usaha, sehingga kebijakan yang diambil baginya sudah cukup ideal.
“Kalau dalam pandangan saya ideal, tapi bagi pengusaha pasti dianggap terlalu mahal, sementara bagi pekerja pasti dianggap terlalu murah. Itu hal yang biasa,” kata Dedi.
Menurutnya, kebijakan upah minimum harus bersifat akomodatif terhadap kepentingan buruh dan pekerja, namun tetap mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha dan iklim investasi di Jawa Barat.
“Pemerintah harus mengambil posisi tengah, memperhatikan kepentingan pekerja, tetapi juga kepentingan ekonomi dan dunia usaha. Jawa Barat tidak hanya bertumpu pada satu daerah investasi, tapi harus menyebar ke berbagai kawasan industri,” pungkasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
