BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menuai sorotan tajam. Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur, ratusan kontraktor justru harus menelan pil pahit akibat pembayaran proyek yang mandek. Total tunggakan yang belum dibayarkan Pemprov Jabar tembus angka fantastis, mencapai Rp621 miliar.
Kondisi ini membuat para penyedia jasa konstruksi gigit jari. Proyek sudah rampung, pekerjaan selesai, namun hak pembayaran justru digeser ke tahun anggaran berikutnya. Fakta ini diakui langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar, Herman Suryatman.
Ia membenarkan bahwa sebagian kewajiban pembayaran pada tahun anggaran 2025 terpaksa “diparkir” dan baru akan dilunasi pada 2026. Penyebab utamanya, pendapatan daerah tak mencapai target penuh.
Pendapatan Pemprov Jabar sepanjang 2025 hanya terealisasi 94,37 persen, jauh dari harapan. Imbasnya, kas daerah nyaris kosong saat tahun anggaran ditutup. Bahkan, saldo di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2025 disebut hanya menyisakan Rp500 ribu.
Situasi inilah yang membuat pembayaran proyek senilai ratusan miliar rupiah akhirnya ditunda dan dimasukkan ke APBD murni 2026.
Herman beralasan, kegagalan mencapai target pendapatan bukan tanpa sebab. Menurutnya, sejak awal Pemprov Jabar memang memasang target yang agresif. Di sisi lain, terdapat hambatan serius seperti belum cairnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, hingga anjloknya penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
