Tren peralihan masyarakat ke kendaraan listrik ikut memperparah situasi. Pajak kendaraan listrik yang mendapat insentif dan keringanan otomatis menggerus potensi pendapatan daerah.
Meski demikian, Herman menolak jika kondisi ini disebut sebagai kegagalan kinerja keuangan daerah.
"Tetapi perlu kami garisbawahi, bukan berarti kinerja pendapatan tidak optimal. Kami sengaja strateginya sekarang pendapatannya diprogresifkan, sehingga kualitas pendapatan kita kalau dibandingkan dengan provinsi lain, In Syaa Allah jauh lebih baik," ujar Herman di Kota Bandung, Senin (5/1/2026)..
Ia menegaskan, proyek-proyek yang belum dibayar tersebut diklaim sudah “diamankan” dalam APBD 2026. Artinya, kontraktor hanya diminta bersabar lebih lama.
"Artinya semua dibelanjakan dan untuk tunda bayar, kita akan bayar di 2026, sudah kita alokasikan, jadi aman. Enggak sudah diantisipasi," ucapnya.
Ke depan, Pemprov Jabar berjanji akan melakukan perencanaan keuangan yang lebih ketat agar kasus serupa tidak terulang. Herman menyebut, penyesuaian antara belanja dan pendapatan akan menjadi fokus utama.
"Semua terkendali dan kita set up manajemen kas, sehingga tetap seimbang antara pendapatan dan belanja. In syaa Allah sudah kita antisipasi, yang Rp600 miliar kita bayarkan di 2026," katanya.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
