BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan persoalan proyek pembangunan tahun anggaran 2025. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan bahwa seluruh pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan akan melalui proses audit menyeluruh sebelum pembayaran akhir dilakukan kepada kontraktor.
Dedi menegaskan, tidak ada kompromi bagi pekerjaan yang hasilnya tidak memenuhi standar kualitas. Kontraktor yang dinilai bekerja asal-asalan dipastikan tidak akan menerima pelunasan secara penuh.
Dalam keterangannya di Bandung pada Minggu, Dedi mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar sebenarnya telah menyiapkan dana sebesar Rp621 miliar untuk menyelesaikan sisa kewajiban pembayaran proyek pembangunan. Namun, pencairan dana tersebut sepenuhnya bergantung pada hasil pemeriksaan dan evaluasi di lapangan.
"Pembayaran pekerjaan pembangunan senilai Rp621 miliar tersebut akan dilakukan setelah Pemda Provinsi Jawa Barat mengaudit hasil pekerjaan. Dengan begitu, akan diketahui kualitas pekerjaan itu termasuk sangat baik, baik, atau kurang baik," ujar Dedi.
Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran publik harus dilakukan secara bertanggung jawab. Menurutnya, uang negara tidak boleh dihabiskan untuk pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis maupun standar mutu.
"Pekerjaan yang kurang baik, kami tidak akan membayarkan semuanya," tambahnya.
Dedi menjelaskan, anggaran yang disiapkan untuk pelunasan proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta penerimaan pajak kendaraan bermotor yang masuk ke kas daerah setiap hari. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat atas kepatuhan mereka dalam membayar pajak, yang berdampak langsung pada kekuatan fiskal daerah.
"Terima kasih kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang bersemangat membayar pajak," katanya.
Selain pengawasan internal, Dedi juga membuka ruang keterlibatan publik. Ia mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi hasil pembangunan dengan menyampaikan penilaian, kritik, maupun masukan melalui media sosial. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan pengawasan yang transparan dan objektif.
"Masyarakat Jawa Barat silakan untuk menyampaikan kritik dan saran melalui media sosial mengenai pekerjaan pembangunan," ucap Dedi.
Sebelumnya, kondisi keuangan Pemprov Jabar sempat menjadi perhatian publik setelah tercatat sisa saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di akhir tahun hanya sebesar Rp500.000. Situasi tersebut terjadi bersamaan dengan adanya kewajiban pembayaran proyek pembangunan senilai Rp621 miliar dalam APBD 2025.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengakui bahwa tunda bayar tersebut merupakan dampak dari kebijakan anggaran yang dirancang secara agresif. Target pendapatan ditetapkan tinggi, sementara belanja publik direalisasikan secara maksimal.
"Pak Gubernur memberikan arahan bahwa APBD 2025 kita kan progresif. Pendapatannya kita pasang kencang, belanjanya kencang, alhamdulillah ya ternyata belanjanya luar biasa. Nah, dari sisi pendapatan, bukan berarti kinerja pendapatan tidak baik ya, tapi targetnya yang di atas rata-rata," ujar Herman.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
