Ia mendesak pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyampaikan informasi secara transparan dan tidak sekadar menunggu hasil nekropsi.
“Saya pikir pihak pemkot dan Kemenhut harus terbuka dan detail memberikan informasi. Jangan hanya normatif menunggu nekropsi dokter,” tegasnya.
Dedi menilai ada kejanggalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Pihaknya pun akan terus meminta klarifikasi dan validasi terkait kematian satwa tersebut.
“Ada kejanggalan yang akan kami tagih pada pengelola. Pra kematiannya harus dibuka dan ditelusuri. Kami akan terus mengejar konfirmasi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar konflik antar pemerintah, melainkan lebih pada perebutan kepentingan pengelolaan.
“Ini bukan konflik pemerintah pusat dan daerah, tapi konflik penguasaan bisnis yang dimainkan dua institusi tersebut,” kata Dedi.
Menurutnya, konflik yang berlarut berpotensi berdampak pada satwa.
“Selalu ada korban di tengah konflik,” ucapnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
