BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Kendala lahan menjadi masalah utama dalam terealisasinya pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Bandung Barat.
Sejak digagas beberapa waktu lalu, KDMP di Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga kini baru ada sebanyak 78 unit yang telah memenuhi syarat dan dalam tahap proses pembangunan. Dimana 13 di antaranya telah rampung 100 persen.
"Targetnya di KBB terbentuk 165 KDMP, tapi baru ada 78 yang sedang proses dibangun, dengan 13 di antaranya sudah selesai dan menunggu beroperasi," kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, KBB, Sri Dustirawati saat ditemui Senin (27/4/2026).
KDMP yang telah selesai dibangun tersebar di wilayah perkotaan maupun kawasan selatan KBB. Rencananya peluncuran KDMP secara nasional akan dilakukan pada 18 Mei 2026.
Sri melanjutkan, Pemda KBB ingin agar KDMP yang terbangun bisa semakin banyak sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa. Namun selama tidak ada lahan yang sesuai kriteria dari pemerintah pusat, pembangunan belum akan dilakukan.
Sesuai ketentuan dan dari Detail Engineering Design (DED) yang ada, setiap KDMP membutuhkan lahan seluas 1.000 meter persegi, dengan luas bangunan berukuran 30x20 meter dan sisanya diperuntukkan bagi area parkir.
Sementara dasar acuan pendanaan dan pembangunan KDMP mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Ini (lahan) yang jadi kendala, karena itu kami usulkan agar ketentuan luas lahan tidak harus 1.000 meter persegi dan desain bangunan bisa lebih fleksibel,” ucapnya.
Ia menambahkan, usulan tersebut tidak hanya datang dari KBB, tetapi juga dari berbagai kabupaten/kota lain yang menghadapi persoalan serupa, terkait ketersediaan lahan.
"Saat ini usulan tersebut tengah dibahas oleh kementerian terkait bersama sejumlah pihak termasuk PT Agrinas," terang Sri.
Adapun dalam implementasinya, KDMP akan menghadirkan beberapa jenis gerai layanan, yakni gerai sembako, klinik, apotek, unit simpan pinjam, logistik seperti gas LPG, serta pergudangan.
Selain itu, desain gerai juga diusulkan agar lebih adaptif terhadap kondisi aset desa yang tersedia.
KDMP diharapkan tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok, tetapi juga mampu mengembangkan potensi lokal dengan melibatkan pelaku usaha setempat.
Dengan berbagai penyesuaian yang tengah dibahas, pihaknya optimistis program KDMP dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat desa.
Adapaun pemerintah daerah dan desa adalah penerima manfaat dari KDMP ini.
“Partisipasi pengusaha lokal sangat penting. Di sisi lain, dibutuhkan juga kreativitas pengurus dan pengawas koperasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menarik anggota,” pungkasnya. (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
