JAKARTA, iNewsBandungraya.id - Menandai 28 tahun perjalanan reformasi, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempertegas komitmennya dalam memperkuat integritas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Fokus utama saat ini adalah melakukan reformasi menyeluruh terhadap seluruh aparat penegak hukum, termasuk lembaga peradilan dan KPK, demi mencegah penyalahgunaan wewenang.
Langkah ini dipandang sebagai upaya mengembalikan negara pada jalur hukum yang adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Merespons arahan tersebut, KPK menyatakan telah menjalankan evaluasi kinerja secara rutin dan berjenjang dari tingkat direktorat hingga pucuk pimpinan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa sistem pengawasan internal terus diperbaiki secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas tugas lembaga antirasuah tersebut.
Melalui mekanisme evaluasi yang konsisten, KPK optimistis dapat melakukan perbaikan secara cepat demi memperkuat kepercayaan publik di tengah tantangan narasi negatif yang mencoba melemahkan institusi.
Sejalan dengan itu, Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa reformasi yang diinstruksikan Presiden tidak hanya menyentuh aspek kesejahteraan seperti kenaikan gaji, tetapi juga pembenahan sistem penegakan hukum secara terpadu.
Proses ini dimulai dari institusi Polri dan akan diperluas ke lembaga hukum lainnya, termasuk kekuasaan kehakiman.
Dengan semangat reformasi yang nyata, penguatan institusi ini diharapkan menjadi benteng pertahanan melawan korupsi sekaligus menepis keraguan atas komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
