BANDUNG, iNewsBandungraya.id- Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret pengurus serta pemilik Blue Ray Cargo dinilai tidak hanya menyisakan persoalan hukum bagi individu yang terlibat. Perkara tersebut juga kembali membuka perdebatan mengenai pentingnya menjaga keberlangsungan korporasi ketika perusahaan kehilangan pengendali akibat proses pidana.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menilai pengalaman sejumlah perusahaan besar menunjukkan bahwa kerugian terbesar sering muncul setelah korporasi gagal mempertahankan tata kelola saat menghadapi krisis hukum. Menurutnya, Hanson International, Sritex, First Travel, Duta Palma, hingga PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) menjadi contoh nyata yang perlu dipelajari.
“Dalam setiap perkara korupsi selalu ada dua ruang yang berbeda. Ruang pertama adalah ruang pidana yang menjadi domain penyidik, jaksa, dan pengadilan. Ruang kedua adalah ruang korporasi yang tetap harus mengurus pekerja, pelanggan, kontrak, kewajiban perpajakan, serta berbagai kewajiban hukum lainnya,” papar Iskandar dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Ia mengatakan pembahasan perkara korupsi sering kali berhenti pada aspek penindakan terhadap pelaku. Sementara itu, kondisi perusahaan yang masih memiliki kewajiban kepada banyak pihak kerap luput dari perhatian.
“Yang kehilangan pekerjaan bukan penyidik. Yang kehilangan pelanggan bukan jaksa. Yang kehilangan kontrak bukan hakim. Yang kehilangan pemasukan bukan pengadilan. Yang terdampak adalah pekerja, kreditur, pemasok, pelanggan, investor, dan pada akhirnya negara,” jelasnya.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
