“Akses Informasi Publik Anjlok 18,8 Poin (93,6 ke 74,8). Menandakan adanya sumbatan diseminasi informasi dari pemerintah ke masyarakat. Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lambat memutakhirkan portal PPID. Informasi krusial seperti detail anggaran, dokumen amdal, dan pengadaan barang/jasa dinilai tidak user-friendly serta terlalu birokratis,” papar Edi.
Politisi Partai Golongan Karya tersebut menyoroti kesetaraan gender yang merosot 15,35 poin (95,95 ke 80,6). Data Badan Pusat Statistik Jawa Barat menunjukkan berkurangnya peran aktif perempuan dalam ranah ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Posisi strategis di birokrasi masih didominasi laki-laki, ditambah penurunan serapan tenaga kerja perempuan di sektor formal.
“Kemudian maraknya pembantasan hak pekerja (union busting). Menjadi kluster dominan dengan 9 dari 15 kasus terjadi di sektor industri manufaktur dan ritel (seperti di Garut dan Bekasi). Manajemen perusahaan kerap melakukan PHK sepihak, kriminalisasi pimpinan buruh, hingga intimidasi akibat lemahnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan dari Pemda,” ujar Edi.
Selain itu, Edi menyebut adanya intimidasi kebebasan ekspresi dan kritik public. Munculnya budaya sensor dan antikritik, seperti pembatalan pementasan teater satire politik "Wawancara dengan Mulyono" di ISBI Bandung, tekanan terhadap jurnalisme investigasi korupsi, serta intimidasi digital via WhatsApp kepada aktivis.
Komisi I DPRD Jabar menawarkan sejumlah rekomendasi konkret untuk mendongkrak kembali poin IDI yang hilang. Edi menegaskan, penyelesaian masalah ini bersifat administratif-struktural sehingga indikator keberhasilannya jauh lebih terukur.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
