5. Polemik jalur zonasi, termasuk ditemukannya kasus calon peserta didik yang tinggal sangat dekat dengan sekolah tidak diterima, sementara peserta dengan jarak lebih jauh justru lolos seleksi.
6. Kejelasan penambahan daya tampung sekolah negeri, termasuk dasar penentuan kuota tambahan di setiap sekolah dan wilayah serta mekanisme pelaksanaannya.
7. Pelaksanaan Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) yang melibatkan ratusan sekolah swasta untuk menampung peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri, termasuk kepastian pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu.
8. Dasar kerja sama dan penganggaran Program SSK, meliputi mekanisme kerja sama dengan dengan sekolah swasta, sumber anggaran, serta bentuk pertanggungjawabannya. Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat mendukung program ini sepanjang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
9. Bentuk kerja sama pemerintah dengan sekolah, termasuk penyediaan beasiswa, penambahan daya tampung, revitalisasi sarana prasarana, dan pelaksanaan pendidikan gratis melalui kerja sama yang memiliki dasar hukum yang jelas. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
