BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat mendesak Pemprov Jabar untuk evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Desakan tersebut muncul menyusul berbagai persoalan yang terjadi selama proses penerimaan peserta didik dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan berbagai gangguan disorot meliputi gangguan pada sistem pendaftaran, perubahan nilai peserta, polemik jalur zonasi, hingga minimnya sosialisasi terhadap berbagai kebijakan baru, termasuk Program Sekolah Maung. Kondisi tersebut mendorong Gubernur Jawa Barat untuk turun tangan secara langsung.
“Menjelang pelaksanaan SPMB Tahap II lanjut mulai dari jalur zonasi dan jalur afirmasi, Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat menilai evaluasi secara komprehensif sangat diperlukan agar proses penerimaan peserta didik berjalan secara transparan, adil, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat,” kata Ineu, Kamis (2/6/2026).
Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat menegaskan, Pemprov Jabar harus bertanggung jawab memastikan setiap kebijakan di bidang pendidikan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, berkeadilan, dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan demi mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kami akan terus mengawal seluruh pelaksanaan SPMB 2026 beserta setiap kebijakan pendidikan di Jawa Barat agar berjalan secara transparan, berkeadilan, dan benar-benar memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi” tutupnya.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
