BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Permasalahan agraria yang selama ini menjadi benang kusut di Indonesia kini menemukan titik terang. Sejumlah elemen masyarakat sipil di Jawa Barat secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap peran strategis Badan Bank Tanah. Dukungan ini mengemuka dalam forum "Urun Rembuk" yang mempertemukan pihak Badan Bank Tanah, praktisi akademis, serta berbagai komunitas pegiat agraria.
Bagi para aktivis di lapangan, kehadiran lembaga ini bukan sekadar tambahan struktur birokrasi, melainkan oase di tengah gersangnya solusi atas ketimpangan hak tanah masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
"Ini ada semangat baru buat masyarakat. Selama kami melakukan pendampingan dan advokasi, seolah-olah kami tidak punya bapak. Nah, sekarang ada bapak. Mudah-mudahan Badan Bank Tanah menjadi tempat keluh kesah kami dan menjadi solusi untuk memberikan kepastian hukum," tegas Sekretaris Kompepar, Nunuh Nugraha, di sela-sela diskusi, Senin (20/7/2026).
Menjembatani Celah Regulasi dan Realita
Di sisi lain, akademisi dari Universitas Pasundan, Dr. Itto Turyandi, menyoroti tantangan besar yang dihadapi lembaga ini. Ia menekankan bahwa eksekusi kebijakan di lapangan sering kali tidak selaras dengan regulasi di atas kertas. Untuk menutupi celah tersebut, kolaborasi lintas sektor menjadi harga mati.
"Bank Tanah sendiri kondisinya kan masih bayi, baru berjalan kurang dari lima tahun. Di samping harus terus melakukan sosialisasi, juga harus ada kolaborasi konsep ABCGN (Academic, Business, Community, Government, Media). Konsep kolaborasi inilah yang harus disiapkan untuk menjaga pertanahan ini," papar Dr. Itto.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
