"Saya pikir bukan persoalan mengawasi, tapi bagaimana kita turut aktif membantu pemerintah meningkatkan penilaian integritas sehingga mudah-mudahan bisa masuk ke zona hijau," katanya.
Ia berharap keberadaan badan tersebut dapat berkontribusi mencegah praktik korupsi sejak dini sehingga tidak lagi muncul kasus operasi tangkap tangan maupun persoalan hukum yang melibatkan kepala daerah ataupun birokrat di Jawa Barat.
"Kita ingin tidak ada lagi kepala daerah, tidak ada lagi birokrat di Jawa Barat yang ditangkap, OTT, atau dipanggil aparat penegak hukum," tegasnya.
Selain melakukan kajian dan advokasi, Korps Alumni KNPI Jawa Barat juga akan membuka posko pengaduan masyarakat sebagai sarana menerima informasi terkait dugaan persoalan pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan.
"Tetap kita juga membuka posko pengaduan. Karena jaringan SDM kami terbatas, kami membutuhkan informasi dari masyarakat, LSM, ormas, dan OKP untuk bersama-sama menyerap berbagai persoalan yang merugikan masyarakat Jawa Barat," ucap Dian.
Anggota DPRD Jawa Barat Komisi I, Pradi Supriatna, menyambut baik terbentuknya BAPTKP. Menurutnya, partisipasi masyarakat melalui organisasi seperti Korps Alumni KNPI menjadi bagian penting dalam memperkuat integritas pelayanan publik di Jawa Barat.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
