"Peran serta dan keinginan Korps Alumni KNPI dalam mengamati pelayanan publik yang dirasakan masyarakat ini sangat kami apresiasi. Harapannya tentu kita semua mendapatkan pelayanan yang terbaik dan berbasis kepada integritas," ujar Pradi.
Ia menegaskan DPRD Jawa Barat terbuka terhadap masukan yang disampaikan masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, kritik yang disampaikan secara konstruktif dan berdasarkan fakta justru akan membantu memperbaiki tata kelola pemerintahan.
"Kita tidak alergi terhadap kritik. Kalau dilakukan secara konstruktif dan faktual, itu justru sebuah kebaikan. Ketika ada persoalan di lapangan yang tidak sesuai, silakan disampaikan agar bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan," katanya.
Pradi juga memastikan Komisi I DPRD Jawa Barat siap membuka ruang komunikasi bagi Korps Alumni KNPI maupun masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi terkait pelayanan publik dan pembangunan di Jawa Barat.
"Komisi I sangat terbuka. Tujuan kita sama, yaitu bagaimana pembangunan Jawa Barat berjalan dengan baik, transparan, dan memberikan pemerataan bagi masyarakat," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Erwin turut mengapresiasi pembentukan BAPTKP. Ia berharap organisasi tersebut mampu menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat integritas dan mendorong pemerintahan yang bersih.
"Saya sangat berharap organisasi ini bisa berkolaborasi sampai tingkat kota dan kabupaten. Dengan hadirnya orang-orang yang punya kapasitas dan integritas, mudah-mudahan bisa membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih," kata Erwin.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat menjadi kunci untuk memperkuat budaya antikorupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
