Jakarta dinilai telah memiliki perangkat kelembagaan yang secara khusus menangani pertamanan dan hutan kota serta telah membuka sebagian data kepada publik.
Namun, menurut MasHuKo, masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam penyatuan data, kejelasan status setiap kawasan hutan kota, serta penyajian indikator manfaat ekologis yang lebih komprehensif.
Sementara itu, di Jawa Barat berbagai daerah mulai menunjukkan inisiatif membangun hutan kota sebagai bagian dari pembangunan daerah.
Langkah tersebut dinilai positif. Meski demikian, MasHuKo mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya pohon yang ditanam. Program tersebut idealnya juga dilengkapi dengan penetapan hukum, rencana pengelolaan jangka panjang, sistem pemeliharaan, evaluasi berkala, hingga pengukuran dampak ekologisnya.
MasHuKo menegaskan bahwa evaluasi ini bukan dimaksudkan untuk menyalahkan Kementerian Kehutanan ataupun pemerintah daerah. Sebaliknya, organisasi tersebut ingin mendorong agar fondasi hukum yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade benar-benar diwujudkan secara maksimal.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
