BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Di tengah berbagai isu dan sorotan yang berkembang di ruang publik, Bupati Bandung Kang Dadang Supriatna (KDS) memilih tetap menjalankan aktivitasnya sebagai kepala daerah. Alih-alih terlibat dalam polemik, ia tetap fokus menjalankan program pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sikap tersebut mendapat perhatian dari pengamat politik nasional M Khotib. Menurutnya, setiap pemimpin akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kritik hingga tuduhan. Namun, cara seorang pemimpin merespons situasi itulah yang akan menjadi bagian dari penilaian publik.
Memilih Tetap Bekerja di Tengah Dinamika
M Khotib menilai Kang Dadang Supriatna menunjukkan sikap yang tenang di tengah dinamika politik dan berbagai tuduhan yang berkembang.
Menurutnya, KDS tidak memilih untuk membalas setiap pernyataan yang muncul di ruang publik, tetapi tetap menjalankan tugas sebagai Bupati Bandung.
"Ada kalanya diam, bersabar, dan tetap bekerja justru menjadi jawaban yang paling bermartabat. Salut saya sama KDS, dia tetap tenang dan sabar," ujar Khotib.
Ia menambahkan, seorang kepala daerah memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat sehingga energi dan waktu lebih baik diarahkan untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.
Menghormati Proses Hukum
Khotib juga menilai keputusan KDS untuk menyerahkan persoalan yang berkembang kepada mekanisme hukum merupakan langkah yang tepat.
Menurutnya, setiap dugaan yang muncul seharusnya dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
"Semua harus dibuktikan berdasarkan fakta, alat bukti, dan mekanisme hukum yang sah. Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati," katanya.
Pelayanan Publik Tetap Menjadi Prioritas
Di tengah berbagai dinamika tersebut, Khotib berharap Pemerintah Kabupaten Bandung tetap memprioritaskan berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi masyarakat dinilai sebagai agenda yang lebih penting untuk terus dijalankan.
"Rakyat tentu lebih membutuhkan bupatinya bekerja daripada sibuk berbalas kata. Rakyat membutuhkan kebijakan, bukan kegaduhan," ujarnya.
Demokrasi Perlu Mengedepankan Etika
Khotib menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun, menurutnya, kritik sebaiknya disampaikan secara konstruktif dan tetap menjunjung etika.
Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan politik semestinya menjadi ruang untuk beradu gagasan, program, dan prestasi, bukan saling menyerang secara personal.
Bagi Khotib, pada akhirnya masyarakat akan memberikan penilaian berdasarkan hasil kerja yang dirasakan secara langsung.
"Kadang-kadang, prestasi dan hasil kerja merupakan jawaban yang jauh lebih kuat daripada seribu bantahan," tutupnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
