“Kalau setelah keputusan pleno ini muncul bentuk dukungan berbeda yang mengatasnamakan PK atau PD Cibinong, tentu harus dipertanyakan dasar dan keabsahannya. Apalagi kalau sampai ada manipulasi nama, tanda tangan atau dokumen. Itu bukan lagi sekadar perbedaan politik, tetapi dapat masuk pada persoalan pelanggaran organisasi dan, apabila unsur-unsurnya terpenuhi, persoalan hukum,” paparnya.
Toya menilai kompetisi dalam Musda merupakan hal biasa dalam sebuah partai politik. Namun, menurut dia, persaingan harus berlangsung secara terbuka tanpa mengubah atau memanipulasi kehendak kader yang telah disampaikan melalui forum resmi.
“Beda pilihan itu demokrasi. Tetapi memalsukan atau merekayasa dukungan, kalau itu sampai terjadi, adalah perbuatan yang serius dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila memenuhi unsur pidana. Karena itu, mari kita hormati suara kader dan mekanisme partai,” kata Toya.
Dukungan PK Cibinong menambah rangkaian dukungan terhadap Metty menjelang Musda Partai Golkar Kabupaten Cianjur. Sebelumnya, kubu pendukung Metty menyebut dukungan telah datang dari 26 PK dari total 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur.
Dinamika internal kemudian meningkat setelah sejumlah kepengurusan PK yang sebelumnya berada dalam barisan pendukung Metty mengalami pergantian menjelang pelaksanaan Musda. Sedikitnya sekitar tujuh kepengurusan PK disebut mengalami perubahan, yang kemudian memunculkan keberatan dan polemik di internal Golkar Cianjur.
Pergantian tersebut menjadi salah satu isu yang mewarnai konsolidasi menjelang Musda karena sebagian kader mempertanyakan waktu serta mekanisme perubahan kepengurusan yang dilakukan ketika proses menuju pemilihan ketua DPD sedang berlangsung.
Asikin mengatakan perbedaan pilihan merupakan sesuatu yang wajar dalam organisasi politik. Namun, seluruh proses menuju Musda harus tetap berjalan sesuai aturan organisasi serta memberikan ruang yang sama kepada setiap kader.
“Silakan berbeda pilihan. Itu demokrasi. Tetapi aturan organisasi harus menjadi pegangan bersama. Jangan sampai dinamika menjelang Musda justru meninggalkan persoalan baru setelah Musda selesai,” katanya.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
