"Ini kita dampingi para penerima manfaat dari modal awal Rp5 juta hingga modal lanjutan Rp15 juta agar mereka tidak hanya mandiri, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi orang lain," katanya.
Pemkot Bandung Dukung Pemberdayaan Ekonomi
Sementara itu, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain yang membacakan sambutan Pj. Wali Kota Bandung menyambut baik pelaksanaan Program PEKA di Kota Bandung.
Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan tidak cukup hanya memberikan perlindungan ketika risiko terjadi. Program tersebut juga perlu mendorong penerima manfaat agar kembali produktif dan memiliki ketahanan ekonomi.
"Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak cukup hanya memberikan perlindungan ketika risiko terjadi, tetapi juga harus mampu mendorong masyarakat untuk bangkit, produktif, mandiri, serta memiliki ketahanan ekonomi," katanya.
Iskandar mengatakan, memasuki masa pensiun bukan berarti seseorang harus berhenti produktif. Pengalaman dan keterampilan yang dimiliki dapat dikembangkan menjadi aktivitas ekonomi baru.
Hal serupa berlaku bagi ahli waris penerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) maupun Jaminan Kematian (JKM). Pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat menjadi bekal bagi keluarga untuk membangun kemandirian sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi.
"Memasuki masa pensiun seharusnya bukan dimaknai sebagai berhentinya produktivitas. Justru ini dapat menjadi fase baru untuk mengembangkan usaha, memanfaatkan pengalaman, dan membangun aktivitas ekonomi," ujarnya.
Menurut Iskandar, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui bantuan yang bersifat sementara. Masyarakat membutuhkan keterampilan, akses pembiayaan, edukasi keuangan dan pendampingan secara berkelanjutan.
Ia berharap Program PEKA dapat menjadi salah satu instrumen untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Bandung.
"Pemberdayaan ekonomi yang disertai peningkatan keterampilan, akses terhadap pembiayaan, edukasi keuangan, serta pendampingan yang berkelanjutan akan jauh lebih kuat daripada sekadar bantuan yang bersifat sementara," katanya.
Iskandar menegaskan, Pemkot Bandung siap memperkuat kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.
"Sinergi antara Pemerintah Kota Bandung dan BPJS Ketenagakerjaan tidak berhenti pada kegiatan hari ini saja," ujarnya.
Kemnaker Siapkan Program Pemagangan dan Pelatihan Vokasi
Dalam kesempatan tersebut, Yassierli juga memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah di bidang ketenagakerjaan.
Kemnaker menyiapkan anggaran Rp4,2 triliun untuk Program Pemagangan Nasional Industri bagi 150.000 peserta. Program tersebut ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi maupun sekolah vokasi yang masih mengalami kesulitan memasuki dunia kerja.
Selain itu, pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,7 triliun untuk pelatihan vokasi bagi 270.000 peserta di seluruh Indonesia. Peserta akan mendapatkan pelatihan gratis, uang saku, makan siang, serta sertifikasi kompetensi dari BNSP.
Kemnaker juga menyiapkan pusat pelatihan kompetensi bagi penyandang disabilitas di Bekasi sebagai bagian dari upaya membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif.
Yassierli menilai berbagai program tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, BPJS Ketenagakerjaan, perbankan, dunia usaha hingga masyarakat.
"Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja," ucapnya.
Ia berharap kolaborasi melalui PEKA dapat terus diperkuat sehingga penerima manfaat jaminan sosial tidak hanya terlindungi ketika menghadapi risiko, tetapi juga memiliki kesempatan untuk bangkit, produktif dan menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
