"Masyarakat adat pasti berharap adanya kepastian mengenai tindak lanjut atas laporan dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Wapoga, termasuk langkah konkret yang akan dilakukan setelah kunjungan pada 18 September 2026," kata Priskila.
Menurut Priskila, persoalan dugaan tambang ilegal di Wapoga tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas pertambangan ataupun penertiban kawasan hutan.
Persoalan tersebut juga menyentuh aspek kehidupan masyarakat adat, terutama menyangkut kepastian penghidupan, perlindungan hak masyarakat adat, hingga keberlanjutan pembangunan di wilayah Wapoga.
Ia menilai perhatian terhadap persoalan tersebut menjadi penting karena masyarakat di wilayah tersebut selama ini dinilai belum sepenuhnya mendapatkan akses pelayanan pemerintah.
DPRK Dorong Penanganan Transparan
Priskila berharap seluruh pihak terkait dapat membangun komunikasi yang terbuka dalam menangani laporan masyarakat mengenai dugaan pertambangan ilegal di Wapoga.
Menurutnya, setiap laporan yang disampaikan masyarakat perlu mendapatkan tindak lanjut yang jelas sehingga masyarakat mengetahui perkembangan penanganannya.
"Karena itu, masyarakat berharap seluruh pihak terkait dapat membangun komunikasi yang terbuka dan memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara transparan, sesuai ketentuan hukum dan dengan tetap memperhatikan kepentingan serta hak masyarakat adat setempat," ujarnya.
DPRK Nabire pun berharap penanganan dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Wapoga dapat dilakukan secara menyeluruh. Kepastian mengenai kondisi lapangan dan langkah pemerintah dinilai penting agar persoalan tersebut tidak berlarut serta tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat adat.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
