"Ke mana yang kita sama-sama menggunakan baju biru, kemudian kita sama-sama berjuang, kemudian kita sama-sama memenangkan, kita sedih bersama, kita susah bersama, dan kemudian kita menangkan Pemilu apa, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2024, sekarang pada ke mana?" ujarnya.
Dadi meminta partai-partai pendukung menggunakan hak konstitusionalnya melalui lembaga legislatif untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029.
"Nah ini yang kami gunakanlah apa namanya hak konstitusional daripada partai-partai politik itu yang hari ini ada di ruang-ruang Gedung Legislatif untuk juga sama-sama kita jaga pemerintahan ini Prabowo-Gibran hingga tahun 2029," tuturnya.
Nilai Kedaulatan Rakyat Harus Diperhatikan
Selain mendesak dukungan politik, Dadi menilai polemik ijazah Gibran perlu dilihat dari perspektif kedaulatan rakyat dan kesetaraan administrasi pendidikan.
Ia berpendapat, persoalan administratif terkait pendidikan luar negeri perlu dikaji dengan mempertimbangkan perbedaan sistem pendidikan antarnegara. Menurutnya, aturan administrasi di Indonesia seharusnya dapat menyesuaikan diri agar tidak menyulitkan warga negara yang menempuh pendidikan di luar negeri.
Dadi mencontohkan adanya jalur pendidikan seperti pathway, foundation, dan college yang memungkinkan seseorang melanjutkan pendidikan tinggi dengan tahapan berbeda dari sistem pendidikan di Indonesia.
"Dan ini harusnya menyesuaikan, agar anak-anak kita atau banyak putra-putri kita yang kemudian pengin mendapatkan kesetaraan itu tidak dipersulit," katanya.
Ia juga menilai, kesetaraan administrasi pendidikan penting bagi warga Indonesia yang ingin kembali ke Tanah Air dan berkontribusi di ruang publik.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
