Di sisi lain, Dadi menyatakan bahwa berdasarkan pemahamannya, surat keterangan kesetaraan yang digunakan dalam proses administrasi pencalonan Gibran belum dibatalkan.
"Jadi hari ini menurut ketentuan KPU dan ketentuan Kemendikdasmen itu artinya itu masih berlaku secara administratif. Jadi belum ada perintah dari siapapun untuk membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan Prabowo dan Gibran," ujarnya.
Soroti Penurunan Foto Wakil Presiden
Dadi turut menanggapi aksi sejumlah pihak yang menurunkan foto Gibran dari ruang publik di tengah polemik tersebut. Ia menyayangkan tindakan itu karena menilai foto wakil presiden merupakan simbol negara yang perlu dihormati.
Menurutnya, Gibran tidak semata-mata harus dipandang sebagai sosok politik, tetapi juga sebagai wakil presiden yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum.
"Jadi kita jangan melihat Gibran itu dari sosok politiknya, tetapi kita melihat dia adalah simbol negara. Simbol negara itu adalah bahwa komitmen kita adalah sesuai dengan pemilu pada tahun 2024, ya kita harus jaga sampai tahun 2029," ucap Dadi.
Ia mengingatkan para pejabat publik agar tetap menjaga etika dalam menyampaikan sikap politik, termasuk ketika memiliki perbedaan pandangan terhadap pemerintahan.
Dadi berharap polemik yang berkembang dapat disikapi secara bijak dengan mengedepankan proses hukum dan konstitusional. Ia juga meminta partai-partai pendukung pemerintah tidak tinggal diam dan bersama-sama menjaga pemerintahan Prabowo-Gibran hingga akhir masa jabatan.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
