Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah menghubungkan program pemberdayaan dari Kementerian Sosial dengan Kementerian UMKM. Orang tua murid Sekolah Rakyat, misalnya, diarahkan untuk memperoleh pemberdayaan usaha, termasuk akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mandiri, dan PNM Mekaar.
Selain itu, pemerintah berupaya memperkuat sektor hulu agar kebutuhan bahan baku pelaku UMKM dapat dipenuhi melalui produk dalam negeri.
Aspek kedua adalah memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak di luar pemerintahan, seperti inkubator bisnis, perusahaan, dan lembaga filantropi. Menurut Muhaimin, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi secara berkelanjutan.
Sementara itu, aspek ketiga adalah memastikan seluruh upaya pemberdayaan mampu menghasilkan produk berkualitas yang dapat bersaing di pasar global.
"Kita ingin pemberdayaan ini menjadi satu kesatuan dalam setiap program pembangunan pemerintah yang tidak mungkin dijalankan sendiri tanpa kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya inkubator," katanya.
Muhaimin menilai inkubator bisnis memiliki peran penting dalam membantu pelaku UMKM meningkatkan mutu produk dan mengembangkan usahanya. Karena itu, pemerintah akan mendorong pemberian fasilitas serta dukungan yang lebih besar kepada lembaga-lembaga tersebut.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
