Perwakilan SPPG Jabar dan Jateng Geruduk DPR, Keluhkan Aturan Baru BGN

Aga Gustiana
Puluhan Mitra Dapur Gizi Jabar dan Jateng Geruduk DPR RI. (Foto: Ist)

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Suasana di ruang Fraksi Partai Demokrat, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, mendadak riuh pada Senin (16/11/2026). Puluhan pengelola mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sengaja bertolak dari Jawa Barat dan Jawa Tengah datang membawa tumpukan aspirasi terkait serangkaian regulasi anyar Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai menyulitkan operasional di lapangan.

Kehadiran rombongan pengelola dapur umum ini disambut langsung oleh sejumlah legislator Demokrat, mulai dari Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, Ketua DPD Demokrat Jabar Anton Sukartono Suratto, hingga Ketua DPD Demokrat Jateng Rinto Subekti.

Dalam pertemuan tersebut, para mitra mengurai satu per satu benang kusut yang kini menjerat kelangsungan dapur mereka. Persoalannya beragam, mulai dari pemotongan kuota relawan secara ekstrem, munculnya regulasi SPS 3 yang menyusul SPS 1 dan 2, beban pelaporan lewat banyak aplikasi, tersendatnya pencairan dana top up, sampai nasib dapur SPPG baru yang belum juga mendapat lampu hijau untuk beroperasi.

Terjepit Aturan Pemangkasan Relawan dan Upah Anjlok

Perwakilan SPPG dari kawasan Priangan Timur, Ucu Supriatna atau yang biasa disapa Abah Ucu, membeberkan bagaimana perubahan pola kerja dari BGN membuat para pengelola dapur serba salah.

Dalam beleid terbaru, unit SPPG dengan cakupan di bawah 1.500 penerima manfaat dipaksa menciutkan jumlah pekerjanya dari 47 personel menjadi hanya 15 orang. Adapun dapur yang melayani di atas 2.000 penerima hanya diberi jatah maksimal 24 relawan.

"Kebijakan baru mengenai skema operasional ini telah membuat kegaduhan di tingkat SPPG, karena harus mengeluarkan jumlah relawan yang ada. Meskipun tidak dikeluarkan, maka skema shifting (giliran kerja) dilakukan, dan ini berdampak pada pendapatan relawan yang jauh lebih rendah daripada UMR yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujar Abah Ucu.

Demi menghindari pemecatan massal, pengelola akhirnya menerapkan sistem giliran kerja. Dampaknya, jatah masuk relawan menyusut hingga sekitar 12 hari per bulan dengan penghasilan sekitar Rp1,2 juta—terpaut jauh dari standar UMR Jawa Barat yang berada di kisaran Rp2,3 juta.

"Kami ini mengalami dilema berat dengan kebijakan tersebut. Di satu sisi kami dipaksa mengurangi jumlah relawan, namun di sisi lain tidak boleh ada pemberhentian begitu saja, karena jika dikurangi justru akan menambah angka pengangguran baru di daerah," ujar dia.

Abah Ucu turut mengusulkan agar BGN segera membentuk Deputi Kemitraan sebagai wadah komunikasi dua arah. Ia menyayangkan kebijakan anyar ini meluncur tanpa sosialisasi matang, padahal sebelumnya BGN telah menyetujui mekanisme akreditasi dan grading agar kebutuhan tiap dapur tidak dipukul rata.

Terbebani Aplikasi Harian dan Nasib Investasi Dapur Baru

Selain urusan tenaga kerja, kerumitan birokrasi digital turut menjadi sorotan. Perwakilan SPPG asal Kabupaten Ciamis, Robi Tamzil, mengeluhkan habisnya waktu dan tenaga pengelola hanya untuk mengurus pelaporan di berbagai aplikasi setiap hari yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan mutu makanan anak.

"Salah satunya aplikasi LPDH (Laporan Pertanggungjawaban Dana Harian) yang hari ini banyak sekali mitra menjadi korban karena kerumitan aplikasi tersebut," ungkap Robi.

Ia mendesak adanya peninjauan ulang secara menyeluruh agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini tidak tersandung persoalan teknis yang justru merugikan eksekutor di daerah.

Pandangan serupa disuarakan Karom, tokoh masyarakat asal Kabupaten Tasikmalaya yang turut serta dalam rombongan. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap upaya BGN melakukan efisiensi anggaran, namun mengingatkan agar langkah itu tidak memicu gejolak sosial di masyarakat.

"Jika tidak segera dilakukan evaluasi, maka bakal ada ribuan pengangguran baru akibat pemangkasan jumlah relawan ini. Bahkan sekarang pun sudah mulai terjadi konflik di lapangan karena banyak relawan terpaksa dihentikan tanpa alasan yang jelas," kata Karom.

Ia juga menagih kepastian izin operasional bagi unit-unit SPPG baru. Pasalnya, tidak sedikit warga yang sudah mengeluarkan modal pribadi sangat besar untuk membangun fasilitas dapur demi menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi hingga kini belum diizinkan berjalan.

Komitmen Parlemen Kawal Evaluasi Tata Kelola MBG

Merespons gelombang keluhan dari Jawa Barat dan Jawa Tengah tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana memastikan pihaknya siap meneruskan seluruh catatan lapangan ini ke jajaran pimpinan BGN.

Cellica memuji langkah para mitra yang datang membawa solusi konkret, bukan sekadar menyampaikan keluhan.

"Kami sangat mengapresiasi teman-teman mitra ini karena mereka datang memberikan solusi serta temuan-temuan riil di lapangan atas kebijakan yang dikeluarkan. Pada prinsipnya, para mitra ini tetap mendukung penuh kebijakan BGN dan berharap bisa terus menjadi mitra strategis pemerintah," jelas Cellica.

Mantan Bupati Karawang itu memaklumi bahwa jajaran pimpinan baru di BGN saat ini sedang gencar menata ulang sistem demi akuntabilitas anggaran negara. Kendati demikian, ia mengingatkan agar esensi program Makan Bergizi Gratis tidak bergeser dari tujuan awalnya.

"Program MBG ini tidak hanya bertujuan memperbaiki gizi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kebijakan ini harus dipikirkan secara holistik dan berkeadilan, jangan sampai ada pihak di lapangan yang justru dirugikan," kata Cellica.

Ia menjamin seluruh aspirasi serta rekomendasi dari para pengelola dapur ini akan segera diperjuangkan demi terciptanya regulasi yang lebih adil bagi semua pihak.

"Intinya pada prinsipnya adalah masukan dari para mitra kami tampung kami dengar dan akan kami sampaikan kepada pogak BGN demi perbaikan tata kelola ynah berkeadilan," katanya.

Editor : Agung Bakti Sarasa

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network