Puan Minta Pemerintah Pastikan Subsidi BBM Tepat Sasaran

JAKARTA, INEWSBANDUNGRAYA - Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah pastikan pengalihan subsidi BBM tepat sasaran, serta untuk segera mencairkan bantuan sosial (bansos) untuk rakyat kecil.

Menurutnya, pengalihan subsidi ini harus cepat diberikan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlambatan konsumsi masyarakat.

Baca Juga

Laksamana Yudo Margono Selangkah Lagi Jadi Panglima TNI, DPR Sudah Ketok Palu

“Pengalihan subsidi harus tepat sasaran. Mengingat kenaikan harga BBM berdampak langsung pada kenaikan biaya transportasi dan berpotensi menaikkan harga komoditas barang lain, bansos untuk rakyat kecil harus segera dicairkan,” ucap Puan, Senin (5/9/2022).

Rencananya, bantalan sosial sebesar Rp24 triliun akan diberikan sebagai dampak kenaikan harga BBM yang terbagi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Rp12,4 triliun, Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp9,6 triliun, dan Subsidi Transportasi Angkutan Umum Rp2,17 triliun.

Puan juga mendorong pemerintah mempercepat pengucuran program bansos tersebut.

Baca Juga

Puan Maharani Ungkap Kedekatan dengan Tjahjo Kumolo: Saya Memanggil Om dan Anak-anak Memanggil Eyang

“Konsumsi masyarakat tentu akan terimbas dengan adanya berbagai peningkatan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya akibat kenaikan harga BBM. Bansos sangat dibutuhkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” katanya.

Nantinya, program subsidi transportasi umum akan digulirkan kepada sopir angkutan umum, ojek online, dan nelayan. Dirinya berharap, pemerintah juga mempertimbangkan memberikan bantuan kepada pengemudi mobil atau truk pengangkut logistik barang.

“Karena kenaikan harga BBM sudah tentu mendongkrak biaya logistik. Artinya, dunia usaha ikut terdampak kenaikan harga BBM. Pemerintah harus memikirkan para pekerja level bawah, khususnya yang terkait dengan transportasi,” tuturnya.

Baca Juga

Dapat KIP, 146 Mahasiswa UMNU Berterimakasih ke Puan

Dikatakan Puan, bila bansos tidak segera dicairkan, dikhawatirkan akan terjadi perlambatan konsumsi masyarakat. Belum lagi, kenaikan BBM juga berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dunia usaha ikut terkena imbasnya karena biaya logistik kian meningkat.

“Seperti pada masa pandemi Covid-19, ketika daya beli masyarakat melemah, tentu dunia usaha akan mengalami tekanan penjualan. Yang sudah sudah, seperti saat pandemi, karyawan di-PHK. Harus ada antisipasi mengatasi persoalan ini,” tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah