Batalkan Kenaikan BBM, Fraksi PKS DPRD Jabar Kirim Surat Terbuka ke Presiden

BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Barat mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Desakan tersebut dilakukan melalui Surat Terbuka yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Jabar untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Jabar dan Presiden Republik Indonesia.

Baca Juga:

Perkuat Persaudaraan, Sekretariat DPRD Jabar Gelar Silaturahmi dan Buka Bersama

"Menindaklanjuti aspirasi rakyat Jabar yang telah kami terima berkenaan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu, 3 September 2022 lalu, maka kami Fraksi PKS DPRD Jabar telah menyerahkan Surat Terbuka untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Haru Suandharu saat ditemui di Ruang Fraksi PKS DPRD Jabar, Kota Bandung, Rabu (7/9/2022).

Dikatakan Haru, kondisi perekonomian masyarakat khususnya menengah bawah saat ini sedang kesulitan, baik karena dampak pandemi Covid-19, inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal ini pun diperparah dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Baca Juga:

Raih 84.571 Suara dan Dipastikan Duduk di Kursi DPRD Jabar, Denas: Ikhtiar Bangun Cianjur

Menurutnya, dengan menaikkan harga BBM ini menunjukkan sikap pemerintah yang tidak berempati kepada rakyat banyak. Pemerintah lebih memilih melanjutkan proyek Mercusuar yang belum tentu berkontribusi langsung bagi kesejahteraan rakyat bahkan dananya bersumber dari hutang.

"Kenaikan harga BBM bersubsidi menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, karena justu memilih alokasi anggaran untuk proyek mercusuar tersebut," tuturnya.

Baca Juga:

Persoalan Anggaran dan Lahan Penyebab Tertundanya Pembangunan BIUTR Selama 17 Tahun

Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta Gubernur agar kebijakan umum anggaran perubahan 2022 dan APBD 2023 mengantisipasi dampak tambahan dan boleh jadi lebih parah selain terjadinya resesi global dan efek dari kenaikan BBM.

Proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung mensejahterahkan rakyat agar ditunda dan memprioritaskan program-program untuk kesejahteraan rakyat, seperti operasi pasar, menyediakan bansos dengan manajemen data penerima yang tepat sasaran, kegiatan stimulan untuk UMKM, serta penyederhanaan izin usaha.

Baca Juga:

Andi Zabidi Dilantik Jadi Anggota DPRD Jabar Gantikan Irfan Suryanagara

"Sehubungan dengan alasan tersebut, kami meminta Pimpinan DPRD Jawa Barat, dan Gubernur Jawa Barat untuk meneruskan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia yang tercinta agar mau mendengar jerit susah rakyat," katanya.

Sebagai solusi, PKS akan membuat pasar murah selama tiga bulan dan akan diinstruksikan kepada seluruh Struktur dan kader PKS se-Jabar.

Baca Juga:

DPRD Bahas Layanan Kesehatan di Jawa Barat

Tak hanya itu, pihaknya pun akan meminta pemerintah untuk mengalokasikan bantuan sosial dan pendampingan UMKM.

"Kami akan tindaklanjuti, tidak hanya suara tapi juga setiap rapat akan kami suarakan. Kami akan melaksanakan pasar murah udunan untuk membeli dengan harga subsidi dengan harga pasaran," ungkapnya.

"Ini yang kami lakukan sesuatu yang nyata dan itu akan dilakukan seluruh kader PKS di Jabar. Semoga bisa membantu meringankan beban masyarakat," tandasnya.