Sukses Kembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sumedang Dapat Puja-Puji Kepala Daerah

BALI, INEWSBANDUNGRAYA - Transformasi digital Kabupaten Sumedang dipuji sejumlah bupati dan wali kota di Tanah Air. Salah satu yang banyak disebut adalah inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sumedang.

Hal itu terungkap saat Penandatanganan Komitmen Bersama Implementasi Platform Kolaboratif Indonesia Digital Services Living Lab yang dilaksanakan di Kampus United in Diversity (UID) Bali, Senin (21/11). 

Baca Juga

Sekda Jabar Apresiasi Dapur Satelit sebagai Solusi Terbaru Program Makan Siang Bergizi di Sumedang

Bupati Rembang, H Abdul Hafidz mengaku, dirinya sudah lebih dari tiga kali mendatangi Sumedang. Bahkan pihaknya mengaku banyak belajar dari Sumedang terkait SPBE.

"Kami juga bersyukur karena pernah mengunjungi Sumedang. Jika kami tidak belajar dari Sumedang tentunya kami sekarang tidak akan sampai di tempat ini," kata Abdul.

Menurut Abdul, Sumedang dari sisi pemerintahnya sangat pintar dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat. 

Baca Juga

Apresiasi Acara Sang Pemberani, Irwansyah Janjikan Hal Ini Kepada Pelajar dan Mahasiswa

"Terbukti dengan capaian SPBE dan SAKIP-nya tertinggi di Indonesia. Ini juga yang menjadi alasan kami belajar ke Sumedang," beber Abdul.

Sementara itu, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir di hadapan 62 Kepala Daerah serta tamu undangan lainnya mengaku berbahagia lantaran bisa hadir memberikan inspirasi dan ilmu terkait penerapan SPBE di Sumedang.

"Karena tentunya tujuan kita bernegara adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat," ungkapnya. 

Baca Juga

Sumedang Sukses Gelar LLA XXIX se-Jabar dan Bali

Menurut Dony, Pemda Sumedang berprinsip ingin selalu memberikan kemudahan dan pelayanan yang prima kepada masyarakat. 

"Kami memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan, terutama layanan. Tentunya layanan yang cepat dan mudah yaitu layanan digital," katanya. 

Dony menegaskan, hukum tertinggi di pemerintahan adalah kesejahteraan rakyat. Sebelum dipimpin Dony, Indeks SPBE Kabupaten Sumedang pada 2018 yakni 2,48 bahkan nilai SAKIP-nya pun 48 atau rangking ke 27 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Baca Juga

Daftar Tiga Wisata Alam di Sumedang, Cocok Dikunjungi saat Libur Sekolah

"Ini artinya anggaran tidak efektif dan efisien, tidak berorientasi hasil serta tidak berbasis kinerja," ungkap Dony. 

Namun di bawah kepemimpinannya, ia segera melakukan perubahan reformasi birokrasi dan penerapan SPBE. 

"Jadi sudah menjadi rencana awal kami bagaimana membuat kebijakan SPBE dimulai dari Device, Network, dan Application (DNA). Sekarang networking kami seluruh desa sudah fiber optik, sudah digital dan sudah e-Office," terangnya.

Baca Juga

Kemeriahan Chip In Literasi Digital di Sumedang Fest

Selain itu, Dony juga menerangkan dirinya melakukan "accelerate culture transformation" mulai dari kepemimpinan (leadership), sistem (system), dan nilai (value). 

"Saat ini posisi SPBE kami di adalah 3,1 setelah sebelumnya tahun 2020 nilai kami 3,8 dan juara nasional. Selain itu, nilai SAKIP kami juga saat ini adalah 75,21 dan masuk peringkat 3 besar di Jawa Barat," bebernya. 

Kemudian nilai Indeks Pelayanan Publik saat ini adalah 4,56 dan nilai stunting turun sangat cepat yakni 9,12. 

"Kami mempunyai aplikasi e-Simpati atau Sistem Penangulangan Stunting Terintegrasi. Jadi sebanyak 1.600 kader Posyandu kami berikan smartphone yang di dalamnya sudah ada aplikasi kemudian kami latih menginput hasil penimbangan real time dan apa yang menjadi permasalahan stunting di wilayahnya," terang Dony. 

Melalui aplikasi tersebut, Pemda Sumedang berhasil meraih Juara Kedua Nasional dalam Delapan Aksi konvergensi Penurunan Angka Stunting. 

"Inilah bagaiamana transformasi digital mempercepat pelayanan pada publik sehingga pembangunan SDGs berkelanjutan bisa cepat tercapai," ujar Dony. 

Selain itu, kehadiran e-Office dan e-SAKIP Desa berdampak pada penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting, dan daya beli.

"Saat ini ada 81 Desa Mandiri di Kabupaten Sumedang yang dari sebelumnya hanya ada 1 Desa Mandiri. Ini karena saat ini kita mempunyai e-Office dan e-SAKIP Desa. Jadi Dana Desa yang  ratusan miliar harus berorientasi pada hasil dan berbasis kinerja," ucap Dony. 

Hal senada diungkapkan Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan yang mengatakan, kekompakan menjadi salah satu modal utama untuk menjadikan Kabupaten Sumedang seperti saat ini. 

"Ini merupakan kekompakan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda. Karena dari awal kami berkomitmen ingin memajukan Sumedang. Kita berkolaborasi dengan satu tujuan yakni ingin mensejahterakan masyarakat Sumedang. Jadi kuncinya adalah kebersamaan," tutupnya. 

Acara yang menghadirkan 62 Kepala Daerah (Bupati/Walikota) tersebut juga turut dihadiri oleh Menpan RB Azwar Anas dan Menkomarvest Luhut Binsar Pandjaitan yang hadir secara virtual.

Editor : Zhafran Pramoedya