KPU Kota Bandung Ajak Generasi Milenial Tingkatkan Literasi Politik

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Menjelang Pemilu 2024, KPU Kota Bandung mengajak generasi millennial untuk meningkatkan daya literasi politik.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kota Bandung, Ahmad Nur Hidayat mengatakan peningkatan daya literasi politik bagi pemilih muda sangat penting untuk meningkatkan partisipasi di pemilu mendatang.

Baca Juga

Hadir di Summarecon Mall Bandung, Play 'N' Learn Wahana Edukasi untuk Anak-anak

Sebab, berdasarkan data yang dihimpun dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Sebanyak 507.053 pemilih berada dalam rentang Generasi milenial dan Generasi Z atau setara dengan 33 persen lebih.

"Dibalik angka yang cukup tinggi ini, edukasi nya pun harus terus ditingkatkan, tidak hanya menyalurkan hak pilihnya saja akan tetapi bagaimana pemilih ini memiliki daya literasi yang kuat sehingga pemilih yang berkualitas pun bisa lahir karena adanya daya pikir kritis dari generasi muda dalam menentukan pilihannya," kata kepada wartawan, Kamis (16/3/2023).

Dia mengatakan, KPU telah menyiapkan program program untuk pendidikan pemilih, sehingga edukasi untuk generasi itu terus berkesinambungan.

Baca Juga

Gandeng Graha Wisata Hotel School, Foodiz Academy Gelar Sekolah Bisnis Kuliner

"Tetapi tidak cukup hanya KPU saja, Pemerintah daerah, Insan Pendidikan hingga lingkungan keluarga pun harus turut andil dalam melakukan edukasi kepada generasi ini," imbuhnya.

Jika hal itu tidak dilakukan dan justru antipati terhadap Pemilu dari Generasi Milenial dan Generasi Z yang muncul, ditegaskan Ahmad, permasalahan yang lebih kompleks bisa timbul, apalagi Generasi tersebut merupakan generasi yang akan meneruskan estafet perjuangan bangsa dimasa yang akan datang.

"Maka dari itu semua pihak harus terus bahu membahu memberikan edukasi kepada pemilih ini melalui berbagai wadah yang dimilikinya, jangan sampai antipati terhadap Pemilu ada yang justru berdampak buruk untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya. (*)

Editor : Abdul Basir