Pansel Jamin Netralitas dalam Seleksi Komisioner KPUD Cirebon dan Garut

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat telah menetapkan 25 anggota komisioner KPUD di Jabar. Saat ini, hanya Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut yang belum menggelar seleksi anggota komisioner KPUD.

Ketua Panitia Seleksi Komisioner KPUD Kab. Cirebon dan Garut, Solihin mengatakan, masa pendaftaran calon komisioner KPUD Cirebon dan Garut akan dimulai pada 24 Oktober-4 November 2023.

Baca Juga

KPU Jabar Serahkan Puluhan Ribu APK Kepada Timses Paslon Cagub dan Cawagub

"Pendaftaran 24 Oktober-4 November mendatang, kami antisipasi kemungkinan pendaftar membludak saat last minute," ucap Solihin di Bandung, Selasa (24/10/2023).

Dalam pendaftaran calon komisioner saat ini, kata Solihin, terdapat perbedaan dengan pendaftaran sebelumnya. Dimana calon hanya menyerahkan persyaratan secara fisik.

"Kami ingin ada partisipasi politik, warga di dua daerah yang memenuhi syarat bisa berduyun-duyun mendaftar," ungkapnya.

Baca Juga

Masyarakat Bisa Titip Pertanyaan untuk Debat Pilgub Jabar 2024

Nantinya, akan ada 15 tahapan seleksi bakal calon komisioner KPUD Garut dan Cirebon, dimana pengumuman hasil seleksi akan dilakukan pada 12 Desember 2023 mendatang.

"Di web ini juga nantinya nilai-nilainya akan keluar di akun masing-masing pendaftar," ujarnya.

Anggota Panitia Seleksi, Syafrizal Rambe meminta, para calon untuk merujuk persyaratan pendaftaran peserta lengkap di website siakba.kpu.go.id.

Baca Juga

KPU Ajak Mahasiswa UIN Bandung Jadi Pemilih Cerdas di Pilkada 2024

Salah satu syarat calon komisioner yaitu saat mendaftar umur paling rendah 30 tahun dan domisili KTP sesuai ketentuan peraturan yang dikeluarkan KPU.

Ia menambahkan, nantinya seleksi berlangsung secara bertingkat-tingkat, yang pertama yaitu seleksi administrasi.

"Berkas terkait pencalonan dikirimkan diwaktu yang sama hak copynya juga harus disertakan. Dari sini harus hati-hati, bahwa sudah diberitahu bahwa ijazah harus dilegalisir surat keterangan sehat (sehat jasmani maupun rohani) surat seperti tidak pernah terlibat di pengadilan dan sejumlah persiapan-persiapan yang lain itu harus didapatkan," paparnya.

Baca Juga

Wenti Frihadianti Dicopot dari Jabatannya Sebagai Ketua KPU Kota Bandung

Syafrizal juga mengingatkan, agar hal-hal yang mengenai administrasi untuk diperhatikan karena hal ini juga menunjukan keseriusan.

"Kemudian mengenai dokumen-dokumen itu dilampirkan secara baik dan benar. Lalu seperti yang dikatakan ketua susunan nya nanti ketika sudah melihat dan akan menampilkan orang-orang yang lulus di tahap administrasi dan akan di ranking mulai dari paling atas sampai paling bawah," tuturnya.

Untuk tahap penilian, kata Syafrizal, ada beberapa tahap seperti memberikan bobot pada tahap administrasi itu antara calon yang punya pendidikan S1, S2, S3, SMA, ada juga bobot seperti pengalaman.

Baca Juga

Daftar Cagub Jakarta ke KPU, Ridwan Kamil: Kami Datang dengan Pengalaman

"Lalu seperti dia punya karya ilmiah, jurnal, atau tulisan terkait ilmu yang mereka kuasai. Semua hal yang ada di administrasi itu bukan hanya sekedar lolos dengan hanya melampirkan saja," ucapnya.

Adapun seleksi kedua yaitu CAT. Artinya nanti didepan komputer calon akan mengerjakan soal-soal tes seperti SPNS kemudian masing-masing soal tersebut langsung terekam dan nilainya ada jadi tidak mungkin nilainya berubah.

"Karena itukan sistem dan jawaban yang dijawab akan transparan. Secara bersamaan akan dilakukan tes psikotes dan kami akan langsung menerima nilainya dan berarti itu diluar wewenang kami," ungkapnya.

Setelah CAT dan psikotes, kemudian akan dikerucutkan menjadi 20 besar dan masuk ke seleksi tahap selanjutnya yaitu wawancara.

"Selama wawancara kami juga akan memberi form yang nanti akan diperlihatkan kepada yang bersangkutan terkait dengan kepemiluan, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara, yang nanti kita akan memberikan simulasi poin dengan nilai masing-masing dibuat sedemikian rupa," terangnya.

Syafrizal mengatakan, pada saat bersamaan akan berlangsung tes kesehatan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit.

"Kami hanya menerima hasilnya. Sama seperti psikotest nanti hasilnya akan tidak dapat direkomendasikan apabila ada peserta yang hasil tesnya tidak direkomendasikan maka tidak akan masuk pada seleksi berikutnya. Artinya kami selaku tim seleksi tidak sepenuhnya keputusan ada pada kami," katanya.

Syafrizal memastikan, pihaknya akan mengedepankan netralitas dalam semua proses seleksi calon komisioner KPUD Garut dan Cirebon.

"Netralitas insyaallah kami akan upayakan itu semua tapi sekali lagi karena ini merupakan bagian dari proses politik. Kalo kecewa ya wajar tapi biar bagaimanapun tentu seperti tes-tes yang lain jabatan-jabatan itu sangat eksklusif dan sangat sedikit dan proses itu akan sangat ketat," jelasnya.

Syafrizal pun berharap, ada keterwakilan perempuan dalam seleksi komisioner KPUD Garut dan Cirebon ini.

"Harapannya 30 persen keterwakilan perempuan terpenuhi dalam proses seleksi ini," ujarnya.

Dirinya juga berharap, animo calon pendaftar di kedua daerah tinggi. Mengingat proses seleksi ini akan berlangsung ketat untuk menghasilkan komisioner yang berbobot dan tepat.

"Kita akan memberikan penilaian secara obyektif, skor akhir, itu nanti dibobot seleksi administrasi. Yang lolos akan diumumkan, seleksi berikutnya akan ada CAT, masing-masing calon akan berhadapan dengan soal-soal yang nilainya langsung ada dan tidak mungkin berubah," tandasnya.

Editor : Zhafran Pramoedya