Aktivis 98: Jokowi Telah Nodai Semangat dan Cita-cita Reformasi

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Para Aktivis Mahasiswa Lintas Generasi 1998 dan 2000-an menilai, pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masih belum cukup.

Mantan aktivis mahasiswa 1998 dari Keluarga Aktivis Mahsiswa Unpad (KAU), Eko Arief Nugroho memandang, Presiden Jokowi telah melakukan tindakan mengacak-acak konstitusi dengan memanfaatkan kekerabatan keluarganya dalam mempengaruhi keputusan MK terkait batas usia capres-cawapres.

Baca Juga

DPR Abaikan Putusan MK, Ketum Persis: Kami Sangat Prihatin

“Kami menganggap Jokowi telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998 yang kita perjuangkan untuk memberantas Nepotisme, dengan mengacak-acak konstitusi," ucap Eko dalam acara 'Bincang Politik: Arah Konsolidasi Demokrasi dalam Pemilu 2024' di Bandung, Kamis (24/11/2023).

Eko mengatakan, beberapa keresahan yang timbul atas perkembangan ini sudah mulai diresponse oleh berbagai kalangan masyarakat sipil, akademisi di beberapa kampus seperti UI, Unpar dan mahasiswa di beberapa kota, seperti Surabaya dan Jogya.

"Keresahan yang dirasakan kita dan mahasiswa 2000-an - 2023 pada dasarnya sama, situasi ini meresahkan masa depan demokrasi, dan menganggap negeri ini tidak baik-baik saja," ungkapnya.

Baca Juga

MK Diminta Tolak Tudingan Suara Nasdem Berkurang dan Suara Golkar Bertambah di Dapil Jabar 1

Lebih lanjut, Eko mengungkapkan, meskipun kondisi saat ini berbeda relasi dalam gerakan mahasiswa karena adanya tahun politik, tapi tidak menutup kemungkinan aksi-aksi akan menjadi semakin besar.

"Urun rembuk aktifis lintas generasi di Bandung beberapa waktu yang lalu hingga hari ini kita berkumpul menjadi waktu yang tepat untuk kita terus mengkonsolidasikan gerakan menolak hegemoni kekuasaan Jokowi ini," katanya. 

Aktifis 1998 lainnya, Nicko Pardede mengatakan, gerakan mahasiswa tahun 2023-an, harus mulai mengkonsolidir di berbagai kampus-kampus untuk kembali turun ke jalan.

Baca Juga

Pengacara dan Jawara Bela Umat Ajak Masyarakat Kawal Demokrasi di Indonesia

"Pola-pola seperti tahun 1998 dimana gerakan aksi dan pers mahasiswa bisa saling mengisi ruang-ruang gerakan di tengah sempitnya waktu mahasiswa kini antara bergerak dan menyelesaikan masa kuliah yang membelenggu akibat tekanan kapitalisme pendidikan," tuturnya.

Seorang mahasiswa dari BEM Unikom, Areief Tegar Prawira mengamini kondisi yang tengah terjadi di lingkungan kampus karena adanya periode waktu kepengurusan dan keberlanjutan kaderisasi yang singkat. 

"Sehingga media sosial yang menjadi alat komunikasi penting yang bisa disampaikan diantara mereka," ujarnya.

Baca Juga

Kesaksian Kang Ace Jadi Pertimbangan Utama Hakim MK Tolak Gugatan Paslon Amin

Menurut Hisyam, mahasiswa Unikom lainnya, cara-cara Jokowi memuluskan anaknya mengikuti kontestasi dalam Pilpres 2024, tidak mencerminkan suara dan keinginan generasi Z.

“Generasi kami butuh contoh yang baik bukan dengan mengacak-acak dan mengakali konsitusi dengan alasan sudah mengikuti aturan dan proses demokrasi yang akal-akalan. Mahasiswa tengah mengkonsolidasikan dengan kampus-kampus dan jejaring secara nasional dalam waktu dekat ini,” paparnya.

Hal ini diamini pula oleh Febrianto. Jika BEM merupakan ruang-ruang gerakan yang singkat dan terbatas, komunitas-komunitas hobby punya peluang yang sama untuk bergerak.

Baca Juga

MK Sebut Ketidaknetralan dan Nepotisme Jokowi di Pilpres 2024 Tidak Terbukti

“Komunitas sepakbola misalkan, jika kepentingannya terusik dan sejalan dengan pikiran dan gagasan perubahan, maka  gerakan mahasiswa tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan mahasiswa,” katanya.

Hal yang menarik justru diungkapkan oleh Yodisman Sorata (Unpad) dan Irzal Yanuardi (Unisba). Menurutnya, aktivias 1998 telah melakukan kesalahan fatal, selama dua kali periode masa kepemimpinan Jokowi.

"Berbagai aktivis 1998 turut memenangkan Jokowi ke tampuk kekuasaan dengan harapan Jokowi bisa menjaga demokrasi secara substansial, namun yang terjadi dimasa akhir periode ke 2 kekuasaannya, Jokowi telah larut dalam nikmatnya berkuasa, 80% kepuasaan survey tentang pemerintahannya patut digugat," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah