Pj Gubernur Jabar Sebut Hanya Kota Depok yang Belum Serahkan Usulan UMK 2024

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin memastikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024 akan diumumkan pada pekan ini, tepatnya 30 November 2023.

Bey mengatakan, sejauh ini hanya Kota Depok yang belum menyerahkan usulan besaran UMK tahun depan.

Baca Juga

Program PPKS dalam Proses Pendataan, Bey: Jangan Salah Sasaran

"Rekomendasi UMK 2024 sudah masuk, tinggal satu, terakhir Depok, yang lain sudah masuk," ucap Bey di Kota Bandung, Senin (27/11/2023).

Berdasarkan beberapa rekomendasi kabupaten kota yang sudah diserahkan ke provinsi, Bey menyebut, ada beberapa daerah yang mengusulkan menggunakan rumus Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 tentang pengupahan, ada juga yang di luar ketetuan itu.

"Ada yang sesuai dengan PP 51 ada juga diatas. Tapi kan nanti tanggal 30 November 2023 keputusannya," ungkapnya.

Baca Juga

Doa Bersama Lintas Agama di Jabar, Bey: Cooling System Ciptakan Pilkada Damai

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Teppy Wawan Dharmawan mengatakan, 27 kabupaten dan kota di Jabar harus segera menyerahkan besaran UMK yang akan digunakan untuk 2024. Sebab, keputusan harus diumumkan akhir bulan ini. 

"Harapan kita tanggal 27 sudah kumpul lah, sehingga punya cukup waktu ada 3 hari anggap saja 27 efektif 27-29 untuk sebelum dilakukan penetapan ditingkat provinsi tanggal 30 November," ujar Teppy, Rabu (22/11/2023). 

Teppy memastikan, usulan UMK masing-masing kabupaten kota itu nantinya akan direkomendasikan ke Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin. Dia mendorong agar pemerintah daerah segera menyerahkan usulan itu. 

Baca Juga

Tinjau Lokasi Banjir di kabupaten Bandung, Bey Pastikan Proses Pencoblosan Tetap Lancar

"Paling lambat tanggal 27 lah bisa menyampaikan usulan rekomendasi (UMK) ke provinsi," jelasnya.

Disinggung soal penggunaan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 sebagai acuan penetapan UMK 2024, Teppy mengatakan, hal itu kemungkinan bisa terjadi. Hal ini juga sebelumnya sudah disosialisasikan ke 27 kabupaten kota yang ada di Jabar. 

"Gubernur memiliki kewenangan untuk merubah, mengembalikan pada aturan (PP 51 2023). Itu pilihan, akan ada pilihan-pilihan, jadi secara normatif mungkinkan oleh gubernur," katanya. 

Baca Juga

Bey Machmudin Pimpin Rapat Percepatan Pembangunan TPPAS Legok Nangka

Untuk diketahui, Pemprov Jabar baru saja menetapkan UMP 2024 sebesar Rp2.057.495. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 3,57 persen dari tahun sebelumnya. Keputusan UMP 2024 ini juga diambil berdasarkan PP 51 tahun 2023.

Editor : Zhafran Pramoedya