Diskusi Manifesto Bandung: Rungkadnya Demokrasi Era Jokowi

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Para aktivis yang tergabung dalam acara Pasamoan Masyarakat Sipil Jabar berdiskusi mengenai “Rungkadnya Demokrasi dan Mundurnya Reformasi ke Titik Nol” di Sultan Agung Resto, Minggu 10 Desember 2023.

Kegiatan tersebut, dihadiri oleh Bivitri Susanti (Akademisi & Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan / PSHK), Faisal Basri (Ekonom Senior INDEF), Ikrar Nusa Bhakti (Profesor Peneliti BRIN), Eep Saefulloh Fatah (CEO Polmark Indonesia), Susi Dwi Harijanti (Guru Besar Hukum Tata Negara FH Unpad), dan Usman Hamid (Aktivis HAM & Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia).

Baca Juga

Peran Masyarakat Tentukan Keberhasilan Pilkada 2024

Koordinator acara, Herry Dim dan para peserta yang hadir menganggap Jokowi seakan berjalan tanpa menghiraukan apapun dan melanjutkan langkah politiknya yang aneh. 

Indonesia sedang mengalami krisis legitimasi karena lembaga-lembaga demokrasi dikendalikan oleh kepentingan dinasti untuk melanggengkan kekuasaan.

Untuk itu, Heery menyampaikan perlu adanya perlawanan yang tegas dari masyarakat untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia.

Baca Juga

PBNU: Masyarakat Harap Sistem Pemerintah Tak Lagi Cederai Demokrasi Pilkada

"Banyak hal yang melenceng dari kaidah demokrasi, mulai dari drama sidang MKMK, majunya Gibran dan sebagainya yang membuat masyarakat gerah melihat penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan golongan. Perlu ada perlawanan tegas agar menyelamatkan sistem demokrasi Indonesia," kata Heery, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/12).

Lanjut, Herry menyatakan bahwa tidak mengubah instrumen hukum dan konstitusi hanya demi anak diartikan sebagai rusaknya tatanan demokrasi dan menghianati cita-cita reformasi dalam menghapus KKN.

Sementara itu, CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah menjelaskan bahwa krisis di masa kepemimpinan Jokowi yaitu krisis moral, krisis politik atau dukungan politik, krisis kebijakan, krisis elektoral, dan krisis bonus. 

Baca Juga

Alissa Wahid Sebut Semangat Demokrasi Jadi Dasar Berdirinya NU

Pada tahap ini, proses Pemilu harus dikawal sampai pada pemilihan digelar demi menyelamatkan dan membangun sistem demokrasi yang jujur dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Ia melanjutkan bahwa berdasarkan hasil survey pada Pemilu 2024 nanti pasangan Prabowo-Gibran bisa dikalahkan karena adanya penurunan tingkat kepercayaan kepada Presiden Jokowi secara drastis.

Sama halnya dengan Usman Hamid yang juga merupakan Direktur Amnesty Internasional Indonesia menyatakan bahwa terdapat enam kemunduran demokrasi di Indonesia, yaitu kadar uang, menurunnya kualitas Parpol, menguatnya Parpol, lemahnya kredibilitas hukum dan lembaga politik, politik oligarki, dan KKN. 

Baca Juga

Puluhan Aktivis Berkumpul di Bandung, Siap Awasi Demokrasi Berlandaskan Pancasila dan UUD 45

Disisi lain, Faisal Basri seorang ekonom senior INDEF, menekankan bahwa perlu adanya tundakan melalui aksi nyata dan jangan biarkan negeri ini dinodai dengan adanya KKN. 

Pernyataan oleh Faisal Basri dipertegas oleh Profesor Peneliti BRIN, Ikrar Nusa Bhakti menginginkan kepemimpinan otoriter dan penuh KKN saat ini perlu diakhiri.

Sementara itu, melalui kanal Youtube Kompas Eks Pimpinan KPK 2023-2027 Erry Riyana Hardjapamekas kepada  Wartawan Senior Kompas Budiman Tanuredjo mengatakan, dirinya merasa sedih  penggunaan aparat penegak hukum untuk menaklukan lawan politik atau memaksa Parpol lain untuk melakukan tindakan apa saja. 

Baca Juga

Waketum Partai Perindo Harap Pemerintahan Prabowo Tegakkan Demokrasi

Contohnya, perubahan haluan Parpol Golkar dan PAN berkoalisi dengan “Indonesia Maju” yang diduga terjadi karena ada masalah hukum yang dipegang oleh “seseorang” yang memaksa kedua partai ini bergabung dengan “Indonesia Maju”.

Erry menambahkan, saat ini terjadi penurunan marwah MK dan seperti diatur-atur, sehingga keponakan bisa lolos karena sang paman. Sedangkan MK diandalkan sebagai wasit pada Pemilu 2024.

"Kita ingin sekali menjaga MK untuk menjadi wasit yang bersih. Harapan kami Ketua MK diberhentikan sebagai ketua. “Dugaan saya terjadi nepotisme dalam tubuh MK sudah lama di setting," tandasnya.

Terakhir, Erry mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi rasa malu dari Presiden RI terkait hal yang terjadi saat ini. Kekhawatiran terbesar dari pelaksanaan Pemilu 2024 adalah intervensi yang seharusnya tidak terjadi.

Editor : Zhafran Pramoedya