Seleksi Sekda Jabar Diduga Cacat Prosedural, Pengamat: Harus Diulang Demi Tegaknya Hukum

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat diduga adanya praktik maladministrasi atau cacat prosedural.

Menanggapi hal ini, pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan menilai, hasil seleksi pengisian jabatan Sekda Jabar tersebut bisa batal demi hukum, jika mengalami cacat secara formil.

Baca Juga

Sekda Herman: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Acuan Pemprov Jabar Susun Kebijakan Berbasis Data

Artinya, jika seleksi dilakukan melanggar prosedur maka batal. Menurut Cecep, konsekwensinya proses seleksi tersebut harus diulang dari awal demi tegaknya hukum.

“Prinsipnya siapapun itu termasuk seleksi jabatan Sekda Jabar, harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) atau aturan yang berlaku. Jadi tidak boleh ada prosedur yang dilangkahi dan dilanggar,” ucap Cecep, saat dihubungi, Senin (8/1/2024).

Cecep pun meminta, kepada pihak yang menduga, agar segera melapor kepada instansi terkait apabila menemukan dugaan maladministrasi proses seleksi jabatan Sekda Jabar tersebut. Laporan itu, bisa disampaikan kepada Pemprov Jabar, DPRD Jabar dan pemerintah pusat melalui Kemendagri RI.

Baca Juga

5 Daerah di Jabar Berpotensi Terdampak Gempa Megathrust, Sekda Herman Minta Lakukan Ini

“Kepada pihak yang menduga segera mengingatkan pemerintah. Karena kalau benar dugaan itu, maka hasil seleksi itu bisa batal demi hukum,” ungkapnya.

Oleh kerena itu, Cecep mendesak, Pemprov Jabar agar segera menjelaskan kepada publik dan memastikan apakah terjadi pelanggaran atau tidak dalam proses seleksi jabatan Sekda Jabar tersebut.

“Kemudian kalau ada hal dilanggar, harus segera diberbaiki. Tapi kalau tidak, ya jalan terus,” imbuhnya.

Baca Juga

Sekda Jabar Instruksikan Kepala Perangkat Daerah untuk Data Dampak Gempa Garut

“Makanya penting transparansi dan akuntabilitas. Memang proses seleksi ini harus dibuka ke publik. Mungkin sudah dibuka, tapi harus lebih masif dibukanya,” tandasnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) se-Jabar menerbitkan rilis berkenaan dengan proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Selasa (2/1/2024) lalu.

Rilis yang dibacakan langsung oleh Ketua Permahi se-Jabar Tri Haganta Mubarak Tarigan Tua SH itu, memuat sejumlah pernyatakaan terkait dugaan praktik maladministrasi atau cacat prosedural dalam proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekda Jabar.

Editor : Rizal Fadillah