Ancaman Bui 1 Tahun Menanti Ridwan Kamil, Dugaan Pelanggaran Kampanye Masih Dikaji

"Ada pidananya, kalau misalkan terbukti pidananya penjara 1 tahun," sebutnya.

Baca Juga

Diikuti 100 Peserta, Bawaslu Jabar Gelar P2P Demi Tingkatkan Pencegahan Pelanggaran Pilkada

Berikut bunyi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 2:

(2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

Baca Juga

Bawaslu Jabar Gelar Forum Warga, Tingkatkan Peran Perempuan dalam Pengawasan Pilkada 2024

b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;

d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 

e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; 

f. Aparatur sipil negara;

g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

h. Kepala desa;

i. Perangkat desa;

j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan

k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Editor : Zhafran Pramoedya