Bey Machmudin Disebut dalam Film Dirty Vote: Saya Netral, Kapan Saya Berpihak?

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Nama Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin disebut dalam film Dirty Vote yang sedang ramai diperbincangkan publik saat ini.

Dalam film dokumenter tersebut, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menilai, penunjukan Bey oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Pj Gubernur Jabar sarat kejanggalan.

Baca Juga

Bey Machmudin Harap Hunian Tetap bagi Korban Bencana Segera Direalisasikan

Menanggapi hal ini, Bey tidak banyak berkomentar. Namun, Bey menegaskan, dirinya selalu bersikap netral dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Kami selaku ASN TNI Polri tidak mungkin berkomentar karena kami netral. Terkait saya ada di situ memang betul saya dari Presiden, tapi saya netral sejak awal dan tidak pernah berpihak," ucap Bey saat ditemui di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (12/2/2024).

Jikapun ada perbuatannya yang dinilai tidak netral dengan memihak salah satu paslon Capres-Cawapres 2024, Bey meminta agar segera ditunjukkan atau dibuktikan.

Baca Juga

Bey Sebut Baru 23 Daerah di Jabar Jalankan Program Makan Bergizi Gratis

"Silahkan lihat teman-teman, kapan saya berpihak? Saya netral dari awal. Saya netral dari awal, silahkan tunjukkan kalau saya tidak netral," tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Feri Amsari menjelaskan, kejanggalan yang terjadi dalam penunjukan sejumlah penjabat gubernur oleh Presiden Jokowi.

Presiden berwenang menunjuk penjabat gubernur sekaligus memberi pengaruh luar biasa dalam penunjukan pejabat bupati dan wali kota. Kewenangannya di Menteri Dalam Negeri yang kemudian mendapat restu dari Presiden.

Baca Juga

Dimulai 3 Februari 2025, Begini Cara Dapat Medical Check Up Gratis di Jabar

"Gambaran ini menunjukkan sebaran penunjukan pejabat bupati, wali kota, sekaligus gubernur di seluruh Indonesia. Hanya saja, kalau kita lihat peran dari Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri dan restu dari presiden dalam penunjukkan pejabat kepala daerah pada dasarnya mereka tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi," jelas Feri.

Feri kemudian mencontohkan Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin. Ia pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Kesekretariatan Presiden di 2016 dan kemudian menjadi Deputi Kesekretariatan Presiden di 2021.

Lalu, ada Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang merupakan Kepala Kesekretariatan Presiden di 2017. Ada juga Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, yang pernah menjadi Kapolresta Surakarta tahun 2010, saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo.

Editor : Rizal Fadillah