Soal BPR Rugi, BPK Minta Pemprov Jabar Koordinasi dengan LPS

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Pemprov Jabar mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPR) RI.

Namun, Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit tidak memberi penjelasan terkait pemberian Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran (TA) 2023.

Baca Juga

Komitmen Sosial Berbuah Prestasi, Perusahaan Ini Sabet Penghargaan CSR Jawa Barat 2026

Ahmadi lebih memilih bungkam terkait pemberian Opini WTP Pemprov Jabar untuk ke-13 kali nya secara berturut-turut. Bahkan Ahmadi malah menyarankan untuk ke perwakilan BPK saja.

“Sama perwakilan saja,” ujar Ahmadi Noor sambil berlalu ketika akan dimintai keterangan oleh media usai sidang paripurna DPRD Jabar dengan agenda kegiatan pemberian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Selasa (22/5/2024).

Ahmadi Noor Supit dalam sambutan di sidang paripurna hanya melaporkan pemberian opini WTP dengan penekanan suatu hal atas LHP LKPD Provinsi Jabar TA 2023. Penekanan suatu hal yang dimaksud salah satunya.

Editor: Abdul Basir