Disdik Jabar Minta Inspektorat Periksa Kepala Sekolah SMPN 19 Kota Depok

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat telah meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus cuci rapor di SMPN 19 Kota Depok.

Diketahui, ada sebanyak 51 Calon Peserta Didik (CPD) asal SMPN 19 Kota Depok yang dianulir kelulusannya lantaran kedapatan memanipulasi data dengan cara mengatrol nilai rapor.

Baca Juga

51 CPD di Depok Dianulir Gegara Cuci Rapor, Bey Machmudin: Kami Sedih

"Kami sudah meminta melalui Inspektorat dan Disdik Kota Depok, untuk menindaklanjuti pembinaan sekaligus pemeriksaan terhadap Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Wali Kelas maupun Operator di SMP yang diduga ada cuci rapor," ucap Plh Disdik Jabar, Ade Afriandi di SMKN 1 Wastukencana, Kota Bandung, Rabu (17/7/2024).

Dalam kasus cuci rapor ini, kata Ade, semua nilai peserta didik di dalam rapot tersebut diubah dan ditingkatkan.

"Cuci rapor ini modelnya semua nilai didalam rapor maupun nilai rapor di sekolah itu ada perubahan dan peningkatan. Sementara E-Rapor yang ada di Kemendikbud, nilainya tetap tidak berubah," jelasnya.

Baca Juga

51 Calon Siswa asal SMPN 19 Kota Depok Didiskualifikasi usai Ubah Nilai Rapor

Adapun nasib 51 CPD yang dianulir tersebut, Ade mengatakan jika mereka akan dipindahkan ke sekolah swasta.

"Jadi kemarin setelah keluar keputusan dianulir seluruh Kepala SMA Negri dan Swasta di Depok mengadakan pertemuan, kemudian juga didalam pertemuan dibahas terkait mekanisme pengisian itu sesuai Pergub No 9 Tahun 2024," terangnya.

Sementara untuk mengisi kekosongan 51 bangku di SMPN 19 Kota Depok, kata Ade, kata dilakukan koordinasi antara Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Negeri dan Swasta di Kota Depok bersama KCD. Mengingat tidak adanya tahap III dalam PPDB 2024.

"Ini untuk menentukan calon peserta yang akan mengisi, yang kemarin 51 dianulir. Tentu itu dilakukan ternyata memang peminat Sekolah Negeri di Depok sangat luar biasa," katanya.

Ade memastikan, dalam kasus ini tentunya akan ada sanki bagi satuan pendidikan khususnya terkait tentang disiplin PNS.

"Tentunya sebagai ASN ada PP 94, tetapi kalau nanti ada laporan yang nyangkut ke pidana tentu diserahkan ke APH (Aparat Penegak Hukum)," imbuhnya.

Selain di Kota Depok, kasus cuci rapor ini juga ditemukan di Sumedang dan di Kota Bandung.

"Di tempat lain ada di Sumedang 2 tetapi itu mark up nilai, jadi CPD menambah nilai di dokumen yang diupload, di Kota Bandung 1 CPD," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah