Polrestabes Bandung Tekan Angka Stunting, Bagikan Bantuan Rp250 Juta untuk 100 Keluarga

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Polrestabes Bandung menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan produsen jamu, membantu pemerintah menekan angka stunting di Kota Bandung dengan menggelar program new zero stunting. Dalam program ini, Polrestabes Bandung membagikan bantuan Rp250 juta untuk 100 keluarga yang balitanya teridentifikasi berisiko stunting.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, stunting atau gangguan tumbuh kembang anak merupakan kasus menjadi atensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Stunting menjadi masalah nasional karena berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat ini dan masa mendatang.

Baca Juga

Besok Karnaval Kendaraan Hias Hari Jadi Kota Bandung Digelar, Kasatlantas: Hindari Rute Pawai

"Pemerintah pusat menargetkan penurunan stunting pada tahun 2024, sebesar 14 persen. Faktanya, empat tahun terhitung 2018 sampai 2021, prevalensi stunting mengalami penurunan. Meskipun trennya turun, diperlukan strategi dalam mencapai target prevalensi pada tahun 2024 ini," kata Kapolrestabes Bandung, Selasa (3/9/2024).

Kombes Budi menyatakan, Pemkot Bandung telah menggelar program Rembuk Stunting untuk mengatasi. Program itu sangat efektif karena berhasil menurunkan angka stunting menjadi 16,3 persen. Karena itu, Polrestabes Bandung, terpanggil untuk membantu Pemerintah Kota Bandung mencapai zero stunting.

"Alhamdulillah kami Polrestabes Bandung berupaya membantu pemerintah, mendapat bantuan CSR dari PT Sido Muncul cukup besar, kurang lebih Rp250 juta. Bantuan per keluarga setiap bulan dapat Rp500.000. Uangnya tidak diberikan kepada kami, tapi langsung kepada keluarga melalui transfer," ujar Kombes Budi.

Baca Juga

Ribuan Personel Gabungan TNI-Polri Siap Amankan Pilkada Kota Bandung 2024

Kapolrestabes menuturkan, Polrestabes Bandung bersama IDI menandatangani perjanjian kerja sama terkait percepatan penanganan stunting di Kota Bandung.

"Kepada para kapolsek dan jajaran yang terlibat penanganan stunting agar melakukan monitoring terhadap perkembangan anak yang mendapatkan bantuan CSR dengan memberdayakan bhabinkamtibmas sehingga tujuan penanganan stunting ini, dapat berjalan sesuai target," tutur Kapolrestabes.

Kombes Budi mengatakan, Polrestabes Bandung melalui Bhabinkamtibmas dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung dan IDI melakukan pengawasan. Jadi ada evaluasi setiap minggu. Kemudian, setiap bulan dinilai. Jika ternyata tidak ada peningkatan stunting, program bantuan bisa dialihkan ke keluarga lain  

Baca Juga

FKAPM Laporkan Pelaku Unjuk Rasa Dalam Ruang Sidang PN Bandung ke Polisi

"Uang Rp500.000 itu harus benar-benar digunakan untuk membeli bahan pokok makanan bergizi untuk menurunkan stunting. Jadi target CSR ini adalah 100 keluarga dengan jangka waktu 5 bulan," ucap Kombes Budi.

Bentuk pengawasan, ujar Kapolrestabes, Bhabinkamtibmas bersama Dinkes melalui puskesmas dan posyandu, menimbang anak tersebut. Kemudian, petugas mengecek kondisi anak tersebut. "Kami menggandeng IDI karena kan yang mengetahui anak itu sehat atau tidak," ujarnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung Kenny Dewi mengatakan, pada 2023, angka stunting di Kota Bandung menurut survei kesehatan Indonesia, sebesar 16,3 persen sekitar 6.142 balita kategori stunting.  Sebelumnya 22 persen. "Jadi lumayan turun cukup signifikan juga 7 persen," kata Kenny.  

Baca Juga

Sambut HUT Bhayangkara, MTP dan Polrestabes Bandung Bagikan 500 Paket Sembako 

Target 2024, ujar Kenny, prevalensi stunting secara nasional harus turun jadi 14 persen. "Intervensinya kami masif ya. Intervensi spesifik, sensitif. Itu baik aspek kesehatan maupun non-kesehatan," ujar Kenny. 

Sedangkan dari sisi non-kesehatan, tutur Kenny, intervensi yang dilakukan di infrastruktur, edukasi, informasi, dan pelayanan. Salah satunya juga ada pemberian sembako dan makanan tambahan.

"Jadi berbagai macam unsur masyarakat terlibat. Kami melibatkan juga komunitas dan swasta. Selain pemerintah antar-OPD (organisasi perangkat daerah), karena kami kan ada tim percepatan penurunan stunting," tutur dia. 

Editor : Ude D Gunadi