DPRD Bandung Catat Kendala Pelaksanaan Perda Penanggulangan Kemiskinan

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id –  Anggota DPRD Kota Bandung,  Iman Lestariyono, menilai bahwa implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan belum maksimal.

Iman mengatakan, dalam pelaksanaan implementasi Perda Penanggulangan Kemiskinan tersebut tercatat banyak kendala. 

Baca Juga

M Bagja Jaya Wibawa Ditunjuk Jadi Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Bandung

“Saya mengapresiasi Pemkot Bandung dan jajarannya yang telah mengimplementasikan perda ini. Namun, banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya,” ujar Iman.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah pemenuhan kebutuhan infrastruktur, termasuk hunian.

Pemkot Bandung telah berupaya memenuhi kebutuhan ini melalui pembangunan rumah deret dan bantuan untuk rumah tidak layak huni (rutilahu). Selain itu, pemenuhan kebutuhan septiktank komunal juga sedang diupayakan.

Baca Juga

DPRD Kota Bandung Sebut Braga Free Vehicle Momentum Penataan Ulang Kawasan Wisata

“Namun, untuk pemenuhan septiktank komunal di beberapa wilayah terkendala lahan, yang tidak tersedia untuk membuat septiktank. Target 0 ODF (Open Defecation Free) masih belum tercapai,” terangnya.

Di kawasan padat penduduk dan kumuh, banyak warga memilih membuang kotoran ke sungai. “Namun, tidak semua warga seperti itu, hanya memang masih ada,” tambahnya.

Pemenuhan kebutuhan air bersih juga menjadi tantangan. Meskipun sudah ada pipanisasi, sulit untuk memenuhi kebutuhan air baku.

Baca Juga

DPRD Kota Bandung Harap Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Bisa Atasi Kemacetan

Kerjasama dengan wilayah lain telah dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), tetapi masih dalam proses.

“Kota Bandung tidak memiliki sumber air baku, sehingga memerlukan waktu dan dana yang tidak sedikit untuk pemenuhannya,” jelasnya.

Iman menyebutkan bahwa kuota untuk rumah tidak layak huni telah ditambahkan. Dari kuota sebelumnya sekitar 10 warga per kelurahan, kini dapat ditingkatkan menjadi 15 unit berkat aspirasi dewan.

Baca Juga

Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan Mulai Dibahas, DPRD Kota Bandung Fokus pada Olahraga Pendidikan

“Namun, besaran bantuan untuk membeli bahan bangunan tetap Rp20 juta dan ongkos kerja Rp5 juta, sesuai aturan dari pusat,” tuturnya.

Meski ada progres dalam mengaplikasikan perda ini, Iman menekankan bahwa kondisi masih belum sempurna. Beberapa warga yang sudah memiliki rumah layak belum mendapatkan sambungan air bersih.

“Saat ini, baru 80% perumahan di Kota Bandung yang terlayani air bersih, sedangkan 20% sisanya harus segera dilayani,” bebernya.

Baca Juga

Bersama BKAD, Wakil Ketua Pansus 6 DPRD Kota Bandung Bahas Pencabutan Perda 11/2011

Pemenuhan air bersih bisa dilakukan dengan sumur bor, tetapi dengan kondisi penurunan permukaan air tanah saat ini, penggunaannya perlu diperhatikan.

“Sumur bor mungkin hanya bisa digunakan di kawasan yang terjangkau pipanisasi,” tandasnya.

Editor : Zhafran Pramoedya